Menteri Ara Minta Tambahan Personel KPK untuk Awasi Program Rumah Subsidi

MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menandatangani nota kesepakatan atau MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan transparansi dalam sektor pembangunan perumahan.  

“Intinya adalah satu pertukaran informasi, dua untuk pencegahan tindak pidana korupsi, yang ketiga peningkatan kapasitas SDM dalam konteks ini adalah SDM kami di kementerian kami, kemudian pemanfaatan barang rampasan, kelima sosialisasi antikorupsi,” Kata Ara sapaan karibnya di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/6). 

Selain itu, Ara  juga meminta kepada KPK untuk menambah tiga personelnya dalam rangka mengawasi jalannya program-program perumahan, salah satunya terkait program subsidi 3 juta rumah. 

Baca juga : KPK Sita Uang dan Perhiasan Terkait Korupsi ASDP

“Kami juga tadi sudah sampaikan memohon tambahan SDM untuk membantu kami, langsung direspons cepat oleh pimpinan KPK. Saya sangat senang sekali dan sangat gembira KPK sangat terbuka dan supporting untuk membantu kami,” jelasnya. 

Ara mengatakan penempatan penyidik KPK di kementeriannya sejauh ini dinilai efektif untuk mencegah penyalahgunaan kuasa dan anggaran dalam menjalankan program prioritas perumahan. Ia Juga berharap tambahan SDM itu dapat meningkatkan transparansi lembaganya.

“Intinya, saya ucapkan terima kasih kepada KPK, pimpinan KPK, kepada jajaran KPK yang banyak sekali membantu kami untuk melakukan pencegahan korupsi dan juga menegakkan hukum yang adil dan benar di Kementerian kami,” tuturnya.

Baca juga : KPK Nilai Sayembara Harun Masiku Bentuk Dukungan

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa menyambut baik permintaannya terkait penempatan tiga personel baru KPK untuk mengawasi jalannya program-program perumahan, salah satunya terkait program subsidi 3 juta rumah. 

“KPK berperan juga di situ dalam menjaga supaya bisa terwujud antikorupsi di Kementerian PKP ini. Sekali lagi KPK menyambut baik apa yang telah dilakukan oleh Pak Menteri dan mudah-mudahan ke depan, kita terus bisa bekerjasama supaya mewujudkan Kementerian PKP yang juga anti-korupsi,” imbuhnya.  

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah memproses pembiayaan untuk sektor perumahan. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bakal bertugas menyalurkan pembiayaan untuk mendukung program 3 juta rumah ini.

“Kemarin disampaikan Pak Rosan (CEO Danantara) dari KUR (kredit usaha rakyat) untuk perumahan Rp 130 triliun,” kata Ara. (P-4)