Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi sikap politikus sekaligus Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang membuat sayembara penangkapan buronan Harun Masiku dengan hadiah Rp8 miliar. Pengumuman itu dinilai bentuk dukungan untuk menangkap tersangka yang sudah buron lebih dari empat tahun tersebut.
“Bagi kami tentunya sangat mengapresiasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri (Maruarar) karena saudara HM (Harun Masiku) saat ini juga sedang kami cari,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (28/11).
Asep mengatakan KPK sangat terbuka jika ada orang yang mau membantu menangkap Harun. Informasi dari masyarakat soal pencarian buronan itu sangat ditunggu oleh penyidik.
Namun, sayembara itu dipastikan tidak bakal dijadikan alasan untuk menyetop pencarian Harun. Buronan itu dipastikan tetap diburu untuk diproses hukum dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu anggota DPR.
“Jadi tentunya ini juga menjadi dorongan moral bagi kami untuk terus fokus mencari yang bersangkutan. Mudah-mudahan juga dengan adanya sayembara ini di X ini bisa memberikan dampak lebih positif dalam penanganan perkara yang sedang kami tangani, khususnya saudara HM,” ucap Asep.
KPK juga berharap sayembara dari Maruarar bisa mempercepat penangkapan Harun. Sebab, bakal banyak orang yang ingin mencari dan menangkap buronan itu. (P-5)
Setyo memastikan Donny akan ditahan untuk dibawa ke persidangan. Upaya paksa itu cuma menunggu urutan dan waktu penanganan perkara.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK memastikan bahwa paspor milik buronan Harun Masiku telah dicabut. Langkah ini diambil untuk mencegah mantan calon anggota legislatif dari PDIP itu melarikan diri ke luar negeri.
Budi juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada KPK jika mengetahui keberadaan Harun. Semua informasi dipastikan ditindaklanjuti.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved