Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan terkait dugaan rasuah dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag). Sejumlah pihak sudah diperiksa.
“Klarifikasi tentu sudah dilakukan oleh penyelidik ya,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (20/6).
Budi enggan memerinci nama-nama orang yang sudah dimintai keterangan dalam perkara ini. Sebab, kerahasiaan proses penyelidikan berbeda dengan penyidikan.
“(Diklarifikasi) untuk mendalami berbagai informasi dan keterangan yang dibutuhkan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan, dalam penanganan perkara ini,” ucap Budi.
Budi juga belum bisa menjelaskan kronologis perkara dalam rasuah yang menyeret ibadah haji ini. Masyarakat diminta memberikan waktu untuk penyelidik bekerja, sampai pengumuman resmi dibuat KPK.
“Pada saatnya nanti pasti akan kami update bagaimana konstruksi dari perkara itu,” ujar Budi.
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. (Can/P-3)
KPK membuka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dugaan kasus ini berkaitan dengan gratifikasi pengadaan barang dan jasa.
Budi enggan memerinci pemilik dua hunian itu. Rumah ditaksir senilai miliaran rupiah.
KPK mengumumkan identitas delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Tingkatan kerahasiaan tahapan penyidikan dan penyelidikan berbeda. Pada proses penyelidikan, informasi harus ditutup rapat, agar penanganan perkara berjalan dengan baik.
Buktinya, permintaan penangguhan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-E itu ditolak.
Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 23.50 WIB. Api membesar cepat, membakar rumah dengan bangunan dua lantai.
Budi enggan memerinci hasil analisis penyidik dalam kasus ini. Informasi itu baru dibuka nanti, setelah semua temuan dinyatakan lengkap.
Tessa mengatakan AM dan MP merupakan mantan Relationship Manager LPEI, yakni Adam Hardani dan Merdi Pradikto.
Harli mengatakan bahwa dari ratusan nama yang telah diperiksa Kejagung tersebut, nama mantan Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved