Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan aliran dana hasil pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) yang mengalir ke mantan staf khusus (stafsus) Menteri Ketenagakerjaan.
“KPK terus melakukan pemeriksaan dan masih akan melakukan pemanggilan kepada para pihak yang diduga mengetahui konstruksi dari perkara ini,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/6)
Menurut Budi, pendalaman ini penting untuk memastikan siapa saja yang menikmati uang hasil dugaan pemerasan terkait penempatan TKA di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Penyidik juga disebut akan mencari bukti tambahan guna memperkuat dugaan tersebut.
“Tentu KPK akan menelusuri aliran-aliran uang hasil dugaan pemerasan dalam rencana penggunaan TKA di lingkungan Kemnaker ini,” ucap Budi.
KPK pada 5 Juni 2025 mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.
Para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 disebut telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.
“Penyidik mendalami dugaan adanya aliran dana dari para tersangka ke para staf khusus Kemenaker,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu (18/6).
Meski begitu, Budi belum bersedia mengungkap siapa sosok stafsus yang diduga menerima dana tersebut. (P-4)
Asep enggan memerinci kronologi perkaranya. Namun, sudah ada saksi yang dipanggil penyelidik untuk mendalami perkara ini.
Budi mengatakan, Raihan pernah dipanggil sebagai narasumber dalam acara yang dibuat KPK. Itu pun, cuma bekerja beberapa jam.
Budi enggan memerinci cara Haryanto menerima uang panas dari para TKA. Keterangan tersangka itu sudah dicatat untuk pemberkasan kasus, sebelum penahanan dilakukan.
Tiga saksi itu yakni anggota DPRD Kabupaten Sampang A Firman Hamzah AS, Wiraswasta Rahmadiyan, dan PNS Aceh Fauzi Al Ajib.
KPK mengungkapkan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Mudyat Noor, diperiksa penyidik soal tambang batu bara.
Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja memiliki kelemahan secara hukum.
Jumlah pengangguran 4,76% sebagian besar pekerjaan di Indonesia berada di sektor informal yakni hampir 57%, dan akan terus naik.
Jumlah tersebut turun pada 2021 dan 2022. Kemudian, pada 2023 kembali naik dan pada 2024 tercatat ada 77.965 orang yang terkena PHK.
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan kekesalannya terhadap argumen yang disampaikan pengusaha aplikator ojek online (ojol).
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkap ada sekitar 40 perusahaan yang diduga menunggak uang tunjangan hari raya (THR).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved