Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
Dengan keputusan itu, Ali mengingatkan Nurhadi untuk memenuhi panggilan KPK dengan status sebagai tersangka maupun saksi.
KPK mengimbau para staf khusus presiden dan wakil presiden untuk segera menyampaikan LHKPN atau selambat-lambatnya 20 Februari 2020.
DPR akan melakukan konsinyering dan membuat kajian. Karena revisi UU Pemilu menjadi inisiatif DPR, akan diputus dalam bentuk panja atau pansus.
Dari 7 rancangan aturan tersebut, 3 di antaranya merupakan peraturan pemerintah (PP).
Di bidang legislatif, dari total anggota DPR berjumlah 570 orang, KPK mencatat baru sekitar 34% (191 anggota DPR) yang sudah menyampaikan LHKPN pada 2019.
Untuk ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang berjumlah sembilan orang, KPK mencatat sampai saat ini belum ada yang melaporkan harta kekayaannya.
Nurhadi diketahui beberapa mangkir dari panggilan KPK terkait statusnya sebagai tersangka maupun saksi.
Dari tujuh rancangan aturan tersebut, tiga di antaranya merupakan peraturan pemerintah (PP). Adapun empat beleid lainnya berbentuk peraturan presiden (perpres).
Tujuh aturan baru ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Pelanggar Pasal 21 terancam hukuman minimal 3 tahun penjara dan paling lama 12 tahun penjara.
Hukuman itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK yang meminta Romy dihukum 4 tahun penjara serta denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Romy dengan pidana penjara selama dua tahun serta denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.
KPK, tandas Firli, berkomitmen meringkus politisi PDI-P itu. Selain menelusuri berbagai informasi, pihaknya juga bekerja sama dengan Imigrasi terkait Harun.
Menurut Ali Fikri, dalam persidangan praperadilan yang sudah dilakoni, KPK berhasil membuktikan penyelidikan kasus tersebut sudah berdasarkan surat perintah penyelidikan yang sah.
KPK menegaskan tidak akan melepas Harun Masiku.
Di saat itulah para wartawan meminta Firli membawakan salah satu lagu Didi. Ketua KPK itu pun memilih Sewu Kuto karya Didi Kempot.
Pembacaan vonis mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pukul 10.00 WIB.
PEMILU sudah berlalu lama, tapi efek yang mengikuti masih terus ada, khususnya perihal penetapan calon terpilih maupun pergantian antarwaktu.
Sayangnya, KPU tak bergeming sehingga Harun berusaha merebut haknya dan terjerat perkara rasuah bersama eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Dalam cuplikan CCTV yang diperlihatkan Adian, memang terlihat tidak ada keributan saat penyidik KPK menyambangi DPP PDIP untuk penggeledahan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved