Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti informasi terkait Harun Masiku. Caleg PDIP yang tengah dicari KPK itu kabarnya telah berada di Indonesia.
"Hari ini akan dibahas," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat dikonfirmasi, Senin (20/1).
Dia memastikan pihaknya tidak akan melepas Harun. Bersamaan dengan itu, penyidik KPK juga akan mendalami kasus bahkan melakukan pengembangan.
Lili optimistis bukti-bukti yang didapat pihaknya cukup kuat untuk melakukan hal itu. Dia minta masyarakat menunggu dan memberikan kesempatan agar KPK bekerja.
Baca juga: Publik Tunggu Ketegasan KPK
"Kan kasus terus berkembang dari hasil keterangan saksi-saksi. Tunggu sajalah kan belum berakhir penyidikannya," kata Lili.
KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni, Wahyu Setiawan, Harun, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan pihak swasta Saeful.
Wahyu diduga menerima suap dari Harun agar memuluskan proses PAW sebagai anggota Dewan. Uang tersebut diberikan lewat Saeful kepada Agustiani, selaku orang kepercayaan Wahyu.
KPK juga menyita uang Rp400 juta dalam pecahan mata uang dolar Singapura saat OTT di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Wahyu diduga telah menerima suap Rp200 juta. Seluruh tersangka sudah mendekam di rumah tahanan, kecuali Harun. (OL-1)
Setyo memastikan Donny akan ditahan untuk dibawa ke persidangan. Upaya paksa itu cuma menunggu urutan dan waktu penanganan perkara.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK memastikan bahwa paspor milik buronan Harun Masiku telah dicabut. Langkah ini diambil untuk mencegah mantan calon anggota legislatif dari PDIP itu melarikan diri ke luar negeri.
Budi juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada KPK jika mengetahui keberadaan Harun. Semua informasi dipastikan ditindaklanjuti.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved