Jokowi akan Terbitkan Aturan Baru Soal KPK

PRESIDEN Joko Widodo akan menerbitkan tujuh aturan baru untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuh aturan baru ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan tujuh aturan baru itu yakni tiga peraturan pemerintah (PP) dan empat peraturan presiden (perpres).

Adapun tiga PP yang akan diterbitkan adalah Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, Hasil Penggeledahan dan Penyitaan Tindak Pidana Korupsi, dan Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Sementara itu, empat aturan berbentuk Perpres, yaitu Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gaji dan Tunjangan Pegawai KPK, Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Dewan Pengawas KPK, serta Organisasi dan Tata Kerja pimpinan KPK dan Organ Pelaksana KPK.

"Untuk yang izin prakarsa dari Presiden belum terbit, sehingga belum dapat dilakukan pembahasan draft," ucap Dini saat dikonfirmasi, Selasa (21/1).

Baca juga: KPK Ultimatum Pihak yang Sembunyikan Harun Masiku

Namun, ketujuh aturan baru tersebut belum sampai ke meja Jokowi.

Menurut Dini, tujuh aturan tersebut masih dalam tahap proses pembahasan.

Jokowi sebelumnya mengakui, masih banyak aturan-aturan yang harus dibuat dan diperbaharui untuk menunjang kinerja KPK.

Saat ini, Jokowi memang baru mengeluarkan satu peraturan, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas KPK.

Sementara itu, dua perpres lainnya yang mengatur organisasi berkaitan dengan UU anyar, dan perpres mengenai perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) belum ditetbitkan.

"Saya kira memang di KPK masih banyak aturan-aturan yang harus dibuat dan diperbaharui dan saya tidak mau berkomentar banyak, nanti dianggap melakukan intervensi," ujar Jokowi, Jumat (17/1). (OL-1)