Selasa 21 Januari 2020, 09:07 WIB

KPK Ultimatum Pihak yang Sembunyikan Harun Masiku

Adin Azhar | Politik dan Hukum
KPK Ultimatum Pihak yang Sembunyikan Harun Masiku

ANTARA/M Risyal Hidayat
Pelaksana Harian (Plh) Juru Bicara KPK Ali Fikri

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum seluruh pihak yang menyembunyikan caleg PDIP Harun Masiku.

Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan bakal menggunakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Sangat memungkinkan (diterapkan Pasal 21) bagi siapa pun di dalam proses penyidikan dan penuntutan yang menghalangi kerja-kerja dari penyidikan maupun penuntutan," kata Ali di Kantor KPK, Senin (20/1) malam.

Baca juga: KPK Dinilai tidak Tegas Tangani Kasus Kader PDIP

Tidak ada ampun bagi pihak yang menghalangi penyidikan Harun. Karena keterangan caleg PDIP itu sangat dibutuhkan untuk mengembangkan perkara dugaan suap pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR.

"Termasuk juga nanti ke depan kalau nanti penuntutan terjadi, ya, kita bisa terapkan Pasal 21," ujar dia.

Pasal 21 itu berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Ali kemudian meminta Harun bersikap kooperatif. Karena, hal itu akan menjadi hal yang ditimbang untuk meringankan hukuman.

"Tentunya siapa pun yang tidak kooperatif akan dipertimbangkan menjadi  alasan yang memberatkan," kata Ali.

KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, caleg PDIP Harun Masiku, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan pihak swasta Saeful.

Wahyu diduga menerima suap dari Harun agar memuluskan proses PAW sebagai anggota Dewan. Uang tersebut diberikan lewat Saeful kepada Agustiani, selaku orang kepercayaan Wahyu.

KPK juga menyita uang Rp400 juta dalam pecahan mata uang dolar Singapura saat OTT di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Wahyu diduga telah menerima suap Rp200 juta. Seluruh tersangka sudah mendekam di rumah tahanan, kecuali Harun. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

BenihBaik.com

Read More

Berita Populer

Read More