Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS PDIP Adian Napitupulu ikut meluruskan kabar terjadinya keributan di kantor DPP PDIP saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan penggeledahan pascaoperasi tangkap tangan (OTT) Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Sembari menunjukkan bukti lewat kamera pengawas (CCTV), Adian menegaskan, penyidik KPK yang datang ke kantor DPP PDIP menyadari tidak membawa surat izin penggeledahan dan menerima penolakan DPP PDIP.
“Jadi tidak ada keributan saat penyelidik KPK berusaha menggeledah kantor DPP PDIP,” kata Adian pada diskusi bertajuk Ada apa di balik kasus Wahyu Setiawan? di Jakarta, Minggu (19/1).
Dalam cuplikan CCTV yang diperlihatkan Adian, memang terlihat tidak ada keributan saat penyidik KPK menyambangi DPP PDIP untuk penggeledahan.
Baca juga : KPK Pantang Kendur Basmi Korupsi
Dalam cuplikan video yang berdurasi singkat itu, terlihat pegawai KPK membawa selembar surat yang ditunjukkan kepada pihak DPP PDIP. Kedua belah pihak saling berkomunikasi dan tidak ada perdebatan hingga keributan.
"Bahkan yang pakai topi putih, dari KPK, ketika hendak pergi melemparkan senyum," jelasnya.
Karenanya, ia meminta fakta tersebut juga diungkap, termasuk oleh media massa.
“Masing-masing pihak dan media harus menjelaskan secara jelas dan tidak mengaburkan fakta," ujarnya.
Dalam diskusi Ada apa di balik kasus Wahyu Setiawan?, hadir juga Anggota Tim Hukum DPP PDIP Maqdir Ismail, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Hasto Atmojo, Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Universitas trisakti Yenti Ganarsih, dan Dosen Ilmu Komunikask Pascasarjana Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing. (OL-7)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved