Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menerima informasi keberadaan Harun Masiku di Gowa, Sulawesi Selatan. Informasi dari awak media ini akan didalami KPK.
"Terima kasih informasi dari rekan-rekan, kita akan telusuri. Sampai sana kita akan telusuri. Kami akan terima apapun informasinya dan tentu akan kita lakukan kroscek atas kebenaran sluruh informasi," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Senin, (20/1).
Baca juga: KPK Mencla-Mencle Usut Kasus Harun Masiku
KPK, tandas Firli, berkomitmen meringkus politisi PDI-P itu. Selain menelusuri berbagai informasi, pihaknya juga bekerja sama dengan Imigrasi terkait Harun. KPK juga akan mendalami informasi terkait tangkapan gambar CCTV Harun di sebuah bandara pada 7 Januari.
"Itu informasi kita tampung semua dan itu tindak lanjut yang harus dilakukan oleh tim penyidik kita," kata Firli.
KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, caleg PDIP Harun Masiku, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan pihak swasta Saeful. Wahyu diduga menerima suap dari Harun agar memuluskan proses PAW sebagai anggota Dewan. Uang tersebut diberikan lewat Saeful kepada Agustiani, selaku orang kepercayaan Wahyu.
KPK juga menyita uang Rp400 juta dalam pecahan mata uang dolar Singapura saat OTT di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Wahyu diduga telah menerima suap Rp200 juta. Seluruh tersangka sudah mendekam di rumah tahanan, kecuali Harun.(OL-8)
Setyo memastikan Donny akan ditahan untuk dibawa ke persidangan. Upaya paksa itu cuma menunggu urutan dan waktu penanganan perkara.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK memastikan bahwa paspor milik buronan Harun Masiku telah dicabut. Langkah ini diambil untuk mencegah mantan calon anggota legislatif dari PDIP itu melarikan diri ke luar negeri.
Budi juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada KPK jika mengetahui keberadaan Harun. Semua informasi dipastikan ditindaklanjuti.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved