Praperadilan Ditolak, Nurhadi Harus Patuhi Proses Hukum di KPK

Tokoh NU Ingatkan KPK Transparan dalam Kasus Gus Yaqut

SEJUMLAH tokoh Nahdlatul Ulama (NU) memberikan catatan kritis terhadap penetapan tersangka mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dugaan Gratifikasi, Massa Aksi Minta KPK Periksa Pejabat Kementerian

Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lapor Jet Pribadi OSO Sebelum 30 Hari, Menag Nasaruddin Umar Bebas Sanksi Pidana

KPK nyatakan Menag Nasaruddin Umar bebas sanksi pidana jet pribadi OSO karena melapor sebelum 30 hari. Simak penjelasan hukum Pasal 12C UU Tipikor di sini.

KPK Dukung RUU Perampasan Aset, Perkuat Pemulihan Kerugian Negara

KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.

Pemulihan Aset Rp28,6 Triliun Jadi Bukti Komitmen Antikorupsi Pemerintah

Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.

Eks Pimpinan KPK Soroti Penerapan Pasal Tipikor, Soroti Konflik Kepentingan

Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.

KontraS Desak Kapolri Evaluasi Penegakan Hukum Kerusuhan Agustus 2025, Fokus ke Aktor Utama

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.

Kerry Adrianto: 15 Tahun Bersama Pertamina, Malah Dikasuskan

Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.

Febri Diansyah: Dialog Publik soal Fakta Sidang Bukan Tindak Pidana

Febri menegaskan, setiap rumusan tindak pidana harus disusun secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir.

Hakim yang Berintegritas Benteng Terakhir bagi Kepastian Hukum

Majelis hakim resmi mengabulkan eksepsi tim penasihat hukum dan menyatakan perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian.

DPR Dorong RUU Jabatan Hakim Segera Rampung, Atur Batas Usia hingga Kesejahteraan

Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.

Tak Pernah Setujui Penjaminan, Suami Lawan Sita Eksekusi Rumah oleh Perusahaan Asuransi

Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,

Profesor yang bukan Dosen

Empat Tahun Perang Ukraina: Risiko dari Perdamaian Transaksional yang Dipaksakan?

Mengawal Proses Seleksi Hakim Konstitusi dari Jalur Mahkamah Agung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia