Praperadilan Ditolak, Nurhadi Harus Patuhi Proses Hukum di KPK

PLT Jubir KPK Ali Fikri menyatakan pihaknya menghargai putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan atas status tersangka yang diajukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

"KPK menghargai putusan praperadilan tersebut," terang Ali (21/1).

Ia juga mengingatkan agar panggilan KPK dipatuhi tersangka maupun saksi. Nurhadi diketahui beberapa mangkir dari panggilan KPK terkait statusnya sebagai tersangka maupun saksi. Ali juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghambat penanganan perkara.

"Kami ingatkan agar para tersangka dan saksi-saksi yang dipanggil agar koperatif. Dan agar pihak-pihak lain jangan sampai membantu para tersangka apalagi menghambat penanganan perkara," lanjutnya.

Menurutnya, KPK akan terus melakukan penyidikan terhadap kasus Nurhadi sesuai hukum dan menjunjung tinggi profesionalisme.

"Kami sejak awal meyakini penyidikan yg dilakukan KPK sah baik secara formil dan kuat secara substansi," pungkas Ali.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta menolak gugatan praperadilan yang diajukan Nurhadi, sehingga statusnya sebagai tersangka dinyatakan sah secara hukum.

Nurhadi ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Ia diduga menerima total uang sekitar Rp 46miliar. Uang itu diterima Nurhadi dari Hiendra terkait perkara yang sedang berjalan di MA. Selain urusan suap, Nurhadi dan Rezky juga diduga menerima gratifikasi berkaitan dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK (peninjauan kembali) di MA.(OL-4)