Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta terkait kasus suap ini ada di beberapa titik. Selain Jatim, dugaan suap diduga berlangsung di Sulawesi.
. Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas berpotensi kembali dipanggil untuk dimintai keterangan terkait korupsi kuota haji oleh KPK
Presiden Prabowo Subianto mengubah susunan anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Penelusuran uang terkait juru simpan itu didalami dengan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah istana negara ikut campur dalam penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
Setiap orang yang menikmati uang panas terkait perjalanan ibadah umat musim ini dipastikan akan dikejar untuk dimintai pertanggungjawaban
Pemeriksaan Hamdi berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
Penyelesaian kasus ini juga menjadi ujian besar bagi KPK dalam menjaga kredibilitasnya.
Konflik kepentingan kerap menjadi penyebab korupsi pada sejumlah kasus.
Masalah yang bisa terjadi adalah kredit macet yang menimbulkan pinjaman fiktif.
Pemberantasan korupsi di sektor kesehatan mesti dilakukan bersama.
KPK sudah dua kali memeriksa mantan Menteri Agama yang juga adik Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qoumas.
Pembentukan kementerian baru tanpa pembenahan menyeluruh hanya akan mengulangi masalah yang sama.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan mengecek keabsahan LHKPN yang diisi Arlan. Wali Kota Prabumulih itu berpeluang dipanggil jika ditemukan kejanggalan.
Sebaiknya Presiden Prabowo Subianto menjalankan putusan MK dan tidak lagi mempersilakan wamen untuk rangkap jabatan.
KPK mengungkap 13 asosiasi dan hampir 400 biro perjalanan haji diduga terlibat dalam kasus korupsi kuota haji 2023–2024.
Kasus kuota haji kian terbuka. KPK menyebut oknum Kemenag meminta uang ke Khalid Basalamah secara berjenjang lewat biro perjalanan haji agar jemaah bisa berangkat tanpa antre.
KPK menegaskan uang yang disita dari Ustaz Khalid Basalamah bukan suap, melainkan bukti pemerasan oknum Kemenag dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024.
Penyidik KPK kini tengah memburu sosok yang diduga menjadi penyimpan uang hasil korupsi kuota haji di Kementerian Agama
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved