Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK mengingatkan pemerintah terkait potensi tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Praktik rangkap jabatan tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan tetapi juga mencederai prinsip antikorupsi dari pejabat publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.
KPK belum bisa membeberkan atau membenarkan informasi yang disebutkan Khalid di ruang publik itu. Sebab, materi penyidikan tidak bisa sembarangan dibongkar untuk menjaga proses penyidikan.
KPK akan menelusuri ulang laporan LHKPN Wali Kota Prabumulih, Arlan, usai polemik pencopotan kepala sekolah SMPN 1 viral. Simak penjelasan lengkapnya di sini.
Perusahaan pelat merah di sektor migas itu memastikan akan terus membenahi diri untuk memastikan pelayanan terbaik ke negara dan masyarakat.
Pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92% untuk haji reguler, dan 8% untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50%
Budi menjelaskan, kasus itu tidak disetop oleh KPK. Lembaga Antirasuah masih mencari bukti, sembari menunggu BPKP menyelesaikan penghitungan.
KPK bahkan sudah menelusuri aliran dana terkait dengan kasus ini. Lembaga Antirasuah diminta tidak menahan penetapan tersangka terkait perkara itu.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengadakan Compliance Forum bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Budi belum bisa memastikan total uang yang diserahkan Khalid karena masih dihitung KPK. Dana itu kini berada di tempat penampungan.
KPK membuka peluang memanggil Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf untuk mendalami aliran dana dalam kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta KPK segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsu kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji
SK itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag. Budi enggan memerinci jawaban Nizar saat diperiksa penyidik.
Dalam kasus ini, KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.
KPK berterima kasih kepada MAKI yang memberikan aduan terkait kasus dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Faktor pengawasan yang lemah menjadi salah satu faktor suburnya praktik korupsi di Kemenaker.
Nizar mengaku pertanyaan kepadanya dari penyidik tidak terlalu banyak. Menurut dia, Sekjen merupakan jabatan yang mengurusi administrasi di Kementerian.
Gugatan praperadilan itu didaftarkan pada Senin (25/8), dengan sidang perdana telah digelar pada Kamis (4/9) lalu.
KPK mengungkap adanya modus baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Jemaah haji khusus yang baru mendaftar pada tahun 2024, bisa langsung berangkat haji di tahun yang sama.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved