Cegah Anomali, Pertamina Bersinergi dengan KPK

SEJUMLAH petinggi di PT Pertamina (Persero) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, 16 September 2025. Kedatangan perusahaan pelat merah itu ditujukan untuk membuat kerja sama untuk mencegah anomali tumbuh di Pertamina.

“Kami mendiskusikan dengan Ketua KPK (Setyo Budiyanto) untuk terus menerus meningkatkan good governance yang mencakup kita melakukan integrated risk assesment, melakukan pencegahan hal-hal yang abnormal, anomali,” kata Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).

Oki menjelaskan, Pertamina dan KPK sepakat memberantas korupsi untuk memastikan ketahanan energi di Indonesia bisa terjaga dengan baik. Salah satu memastikannya dengan membuat sistem kuat di Pertamina agar anomali pembuat celah korupsi tertutup.

Baca juga : KPK Sita Uang dan Perhiasan Terkait Korupsi ASDP

“Yang kita lakukan untuk menjaga ketahanan energi meningkat, dan harga energi terwujud,” ucap Oki.

Oki yakin kerja sama ini bisa membuahkan hasil berupa perbaikan Pertamina ke depannya. Perusahaan pelat merah di sektor migas itu memastikan akan terus membenahi diri untuk memastikan pelayanan terbaik ke negara dan masyarakat.

“Harapan kami mendapatkan arahan kemudian juga review dari Ketua KPK yang nantinya akan memberikan peningkatan atau terus menerus perbaikan,” ujar Oki.

Baca juga : KPK Sudah Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU 

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin siap memberikan peta pencegahan korupsi untuk Pertamina. KPK juga mau jika diminta membuat kerja sama jangka panjang agar korupsi tidak terjadi di sektor energi.

Aminuddin mengatakan, pencegahan korupsi di Pertamina sangat penting dengan memaksimalkan sistem yang paling andal. Tujuannya untuk memastikan anomali tidak tumbuh di Pertamina.

“Kami dari Kedeputian Pencegahan dan Monitoring pada prinsipnya siap untuk melakukan semacam review, terhadap proses-proses di Pertamina. Di mana, di situ, mungkin ada semacam indikasi abnormal activity, atau mungkin ilegal activity,” tutur Aminuddin. (Can/P-3)