KPK Dalami Proses Penerbitan SK Buatan Yaqut Terkait Korupsi Kuota Haji

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama (Kemenag) Nizar Ali, pada Jumat, 12 September 2025. Nizar diminta menjelaskan soal proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama (Menag) Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah buatan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

“(Didalami) proses-proses penerbitan keputusan atau kebijakan terkait pembagian kuota tambahan menjadi kuota reguler dan khusus,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (15/9).

SK itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag. Budi enggan memerinci jawaban Nizar saat diperiksa penyidik. Eks Sekjen Kemenag itu sempat buka mulut usai dimintai keterangan.

Baca juga : Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Sebut Jamaah Ditawari Furoda Padahal Haji Khusus

“Ya biasa, nanya soal mekanisme keluarnya SK itu, kita jawab semua,” kata Nizar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/9).

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

Baca juga : KPK Sita Uang Rp26 Miliar dan Beberapa Bangunan Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

Dalam kasus ini, KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK rampung memeriksa Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis, 7 Agustus 2025. Dia bersyukur bisa memberikan klarifikasi atas dugaan rasuah di tahap penyelidikan, terkait permasalahan kuota haji pada 2024.

“Alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” kata Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Agustus 2025.

Yaqut tidak menghitung total pertanyaan yang dicecarkan penyelidik KPK kepadanya. Eks Menag itu juga enggan menyampaikan materi pemeriksaan, karena khawatir mengganggu KPK.

“Terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan,” ucap Yaqut. (Can/P-3)