Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengoordinasikan kasus dugaan fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).
KPK terus menyidiki kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi di Kemenkumham tanpa adanya tersangka.
KPK mengomentari video viral soal Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang mendapatkan kejutan kue ulang tahun. Wasekjen PSI Marsha Siagian terlihat ikut merayakan acara itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan Kronologi kasus korupsi di LPEI yang bermula dari PT PE menerima fasilitas kredit moda kerja ekspor (KMKE) antara 2015 hingga 2017.
KPK membuka penyidikan dugaan fraud yang terjadi di LPEI. Kasus itu diumumkan sehari setelah Menkeu Sri Mulyani membuat laporan masalah serupa di Kejaksaan Agung (Kejagung).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membantah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut buronan Harun Masiku merupakan korban.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua Hakim Agung Desnayeti dan Yohanes Priyana hari ini, 19 Maret 2024 terkait gratifikasi TPPU Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
KPK menyetorkan pembayaran uang pengganti dari mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno sebesar Rp958 juta ke kas negara.
Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna, mengungkapkan kepada penyidik KPK mengenai cara pembahasan anggaran daerah saat dirinya menjabat, terkait dugaan suap pengadaan CCTV di Bandung.
Mahasiswa minta Presiden mengusut dugaan keterlibatan Menbuh Budi di kasus korupsi DJKA
KPK telah menyita tiga lahan yang diduga dimiliki oleh mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
KPK memanggil Andri Wahyudi, Koordinator Pengawas Lapangan Rumah Jabatan Anggota DPR di Ulujami, terkait dugaan rasuah pengadaan kelengkapan proyek hunian tersebut.
KPK akan menyiapkan pelaksana tugas (Plt) kepala rumah tahanan (karutan) setelah Achmad Fauzi ditahan karena menjadi tersangka kasus pungutan liar (pungli).
KOORDINATOR MAKI Boyamin Saiman mengatakan pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang rawan korupsi. Hampir setiap rezim pemerintahan, suap atau gratifikasi pengadaan barang dan jasa
BANYAK pihak mempertanyakan mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memproses hukum para pemberi pungutan liar (pungli) di rutan KPK.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk memindahkan 15 tersangka kasus pungutan liar (pungli) rumah tahanan (rutan KPK) ke Polda Metro Jaya.
Asep mengatakan 63 orang lainnya tidak mengetahui kelakuan 15 tersangka ini saat memeras tahanan. Mereka juga cuma diberikan sebagian kecil uang pungli yang didapat.
DIREKTUR Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan ada ‘lurah’ atau kepala koordinator pungutan liar dan pemerasan di rutan KPK. Ia memeras uang ke tahanan sampai Rp20 juta.
DIREKTUR Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan para tersangka pungutan liar dan pemerasan di rutan KPK meminta sejumlah uang ke tahanan sebesar Rp300 ribu - Rp20 juta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan 15 orang tersangka kasus pungutan liar (pungli) rutan KPK
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved