Berita Terbaru KPK Hari Ini

Pemkab Manggarai Barat NTT Gandeng KPK untuk Tagih Tunggakan Pajak

Pemkab Manggarai Barat NTT menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menagih tunggakan pajak kepada sejumlah wajib pajak di Labuan Bajo.

2 Hakim Agung Bakal Diperiksa KPK, KY Fokus Usut Pelanggaran Etik

KPK bakal memeriksa dua Hakim Agung Desnayeti dan Yohanes Priyana besok, 25 Maret 2024. Komisi Yudisial (KY) menyatakan akan melakukan pemeriksaan etik usai KPK melaksanakan pemeriksaan.

KPK Sambut Baik Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyampaikan bahwa KPK menyambut adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura.

2 Hakim Agung Bakal Diperiksa KPK, MA Hormati Proses Hukum yang Berjalan

Pihak Mahkamah Agung (MA) sebut menghormati rencana KPK yang bakal memeriksa dua Hakim Agung, yakni Desnayeti dan Yohanes Priyana besok, 25 Maret 2024.

KPK Sebut Hasbi Hasan Tak Gubris Permintaan untuk Jadi Justice Collaborator

KPK mengaku pernah berharap Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan menjadi justice collaborator dalam kasus suap penanganan perkara.

KPK Sita Hotel Baru Milik Gubernur Nonaktif Malut

Penyitaan itu dilakukan atas kepentingan penyidikan. KPK berharap barang yang diambil bisa dipakai untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atas ulah Abdul Gani.

KPK Dalami Pelaksanaan Prosedur Penyaluran Kredit di LPEI

Pendalaman prosedural penting dilakukan untuk mendalami pelanggaran dalam penyaluran kredit. Kongkalikong tertentu diyakini akan terbongkar jika penelusuran dilakukan dari sana.

KPK Bakal Periksa 2 Hakim Agung Besok

Kedua hakim agung itu akan diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

Usulan Soal Pembuatan Perda Larangan Bagi-bagi Bansos Jelang Pilkada Dinilai Tidak Efektif

Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat peraturan daerah untuk melarang bagi-bagi bansos jelang pilkada tidaklah efektif

Kerugian Negara pada Kasus Korupsi di PT PLN Ditaksir Puluhan Miliar

KPK terus mendalami kasus dugaan rasuah pengerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero)

KPK Sarankan Bansos Disetop 3 Bulan sebelum Pemilu, Perludem: Sangat Terlambat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan pemerintah menyetop pemberian bantuan sosial selama 2-3 bulan sebelum pencoblosan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini.   

ICW Ingatkan Kejagung tidak Ambil Kasus Fraud di LPEI

ICW mengingatkan Kejagung untuk tidak mengusut dugaan fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Ini karena kasus itu sudah ditangani KPK.

3 Pegawai BPK Segera Diadili dalam Kasus Suap Audit di Sorong

Tiga anggota BPK yang terlibat kasus suap audit di Sorong akan segera diadili setelah KPK merampungkan berkasnya.

2 Hakim Agung Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Kasus Dugaan Gratifikasi Gazalba Saleh

Dua Hakim Agung Desnayeti dan Yohanes Priyana mangkir dari panggilan KPK terkait dugaan gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

KPK Larang Bagi-bagi Bansos saat Pilkada, Perludem : Bagaimana Saat Pilpres Kemarin?

Jika imbauan larangan bag-bagi bansos baru dikeluarkan KPK saat pilkada, lantas bagi-bagi bansos saat pemilu bukan bentuk penyalahgunaan anggaran negara.

NasDem: KPK Seharusnya Cegah Pelanggaran Bansos Sejak Awal

POLITISI NasDem, Irma Suryani Chaniago, KPK seharusnya cegah potensi pelanggaran bantuan sosial (bansos) karenasangat berpengaruh terhadap hasil pemilu.

TPN: Pernyataan KPK Makin Membenarkan Ada Kecurangan Pemilu dengan Penggunaan Bansos

Jubir TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim, menilai pernyataan KPK semakin membenarkan adanya kecurangan pemilu dengan penggunaan bansos.

TPN Sayangkan Sikap KPK Terkait Bansos

Jubir TPN Ganjar-Mahfud MD Chico Hakim menilai penghentian bansos imbauan KPK kurang tepat lantaran masih banyak masyarakat hidupnya bergantung dengan bansos dari pemerintah.

KPK Sebut Masyarakat Pilih Calon Tertentu karena Bansos

Diharapkan ada perda atau apa pun nanti yang melarang penyaluran bansos dua bulan atau tiga bulan sebelum pilkada.

KPK Sarankan Bansos Disetop 3 Bulan sebelum Pilkada

KPK menyarakan pemerintah menyetop pemberian bantuan sosial selama 2-3 bulan sebelum pencoblosan Pilkada tahun ini.

Manusia Rohani

Menjaga Arah dan Nilai NU Harvest Maslaha

Perdamaian, antara Kekuatan Koersif Negara dan Kesadaran Kolektif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia