Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
POLITISI NasDem, Irma Suryani Chaniago, menilai pengaruh bantuan sosial (bansos) memang sangat berpengaruh terhadap hasil pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal itu menanggapi hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pengaruh bantuan sosial dalam menarik minat masyarakat terhadap calon tertentu.
"Bantuan sosial pengaruhnya memang cukup signifikan untuk pilpres dan pilkada, mengingat bansos sifatnya berkala. Ini bukan hanya untuk kasus Pilpres sekarang, saat Pilkada juga itu juga berpengaruh," kata Irma saat dihubungi, Rabu (20/3).
Kendati demikian, anggota Komisi IX DPR RI itu mengkritik soal pernyataan KPK yang baru disampaikan di ujung tahapan pemilu 2024. Lembaga Antirasuah itu, kata Irma, harusnya bergerak sejak awal adanya indikasi pelanggaran pemilu ketika bansos dibagikan selama tahapan kampanye.
Baca juga : NasDem Masuk Tiga Besar Peraih Suara Tertinggi Pileg DPR RI di Provinsi Papua
"Kerja KPK kan buka hanya penindakan, tapi ada pencegahan. Harusnya ketika ada indikasi itu KPK panggil dong itu Menteri Sosial, Menteri Keuangannya. Saya rasa ini harus jadi pembelajaran untuk semua termasuk partai politik," kata Irma.
Sebelumnya, kajian yang dibuat KPK menyebutkan masyarakat lebih cenderung memilih calon yang memberikannya uang atau barang. KPK harap pemerintah daerah bisa membenahi trik curang menjadikan bansos sebagai strategi kampanye.
(Z-9)
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Pria yang kerap disapa Eddy itu juga menepis anggapan bahwa klausul tersebut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.
Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Pencegahan kepada saksi dilakukan agar mudah dipanggil, saat keterangannya dibutuhkan penyidik.
KPK berharap mereka berdua memenuhi panggilan penyidik.
Dua saksi itu yakni Notaris dan PPAT Musa Daulae, dan pengelola kebun sawit Maskur Halomoan Daulay.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved