Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI NasDem, Irma Suryani Chaniago, menilai pengaruh bantuan sosial (bansos) memang sangat berpengaruh terhadap hasil pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal itu menanggapi hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pengaruh bantuan sosial dalam menarik minat masyarakat terhadap calon tertentu.
"Bantuan sosial pengaruhnya memang cukup signifikan untuk pilpres dan pilkada, mengingat bansos sifatnya berkala. Ini bukan hanya untuk kasus Pilpres sekarang, saat Pilkada juga itu juga berpengaruh," kata Irma saat dihubungi, Rabu (20/3).
Kendati demikian, anggota Komisi IX DPR RI itu mengkritik soal pernyataan KPK yang baru disampaikan di ujung tahapan pemilu 2024. Lembaga Antirasuah itu, kata Irma, harusnya bergerak sejak awal adanya indikasi pelanggaran pemilu ketika bansos dibagikan selama tahapan kampanye.
Baca juga : NasDem Masuk Tiga Besar Peraih Suara Tertinggi Pileg DPR RI di Provinsi Papua
"Kerja KPK kan buka hanya penindakan, tapi ada pencegahan. Harusnya ketika ada indikasi itu KPK panggil dong itu Menteri Sosial, Menteri Keuangannya. Saya rasa ini harus jadi pembelajaran untuk semua termasuk partai politik," kata Irma.
Sebelumnya, kajian yang dibuat KPK menyebutkan masyarakat lebih cenderung memilih calon yang memberikannya uang atau barang. KPK harap pemerintah daerah bisa membenahi trik curang menjadikan bansos sebagai strategi kampanye.
(Z-9)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
SETELAH OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini ditetapkan sebagai tersangk kasus dugaan pemerasan. KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
KOMISi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi (MD) sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya, usai operasi tangkap tangan (OTT).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved