Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
POLITISI NasDem, Irma Suryani Chaniago, menilai pengaruh bantuan sosial (bansos) memang sangat berpengaruh terhadap hasil pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal itu menanggapi hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pengaruh bantuan sosial dalam menarik minat masyarakat terhadap calon tertentu.
"Bantuan sosial pengaruhnya memang cukup signifikan untuk pilpres dan pilkada, mengingat bansos sifatnya berkala. Ini bukan hanya untuk kasus Pilpres sekarang, saat Pilkada juga itu juga berpengaruh," kata Irma saat dihubungi, Rabu (20/3).
Kendati demikian, anggota Komisi IX DPR RI itu mengkritik soal pernyataan KPK yang baru disampaikan di ujung tahapan pemilu 2024. Lembaga Antirasuah itu, kata Irma, harusnya bergerak sejak awal adanya indikasi pelanggaran pemilu ketika bansos dibagikan selama tahapan kampanye.
Baca juga : NasDem Masuk Tiga Besar Peraih Suara Tertinggi Pileg DPR RI di Provinsi Papua
"Kerja KPK kan buka hanya penindakan, tapi ada pencegahan. Harusnya ketika ada indikasi itu KPK panggil dong itu Menteri Sosial, Menteri Keuangannya. Saya rasa ini harus jadi pembelajaran untuk semua termasuk partai politik," kata Irma.
Sebelumnya, kajian yang dibuat KPK menyebutkan masyarakat lebih cenderung memilih calon yang memberikannya uang atau barang. KPK harap pemerintah daerah bisa membenahi trik curang menjadikan bansos sebagai strategi kampanye.
(Z-9)
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Kepala Negara menekankan yang bersangkutan seharusnya mempertimbangkan perasaan keluarga. Terlebih, ketika keluarga harus melihat yang bersangkutan diborgol.
KPK menerima sekitar 350 surat dari warga Pati, Jawa Tengah, hingga Rabu (27/8) sore soal desakan agar KPK segera menetapkan Bupati Sudewo tersangka kasus dugaan suap proyek jalur kereta api
KPK menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser milik Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Bupati Pati Sudewo (SDW), Rabu (27/8) terkait dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api Solo Balapan,
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pihaknya masih mencari tiga mobil itu. Kendaraan itu yakni Land Cruiser, Mercy, dan BAIC.
Sudewo diperiksa KPK sekitar 6,5 jam sebagai saksi kasus suap proyek jalur kereta di DJKA Kemenhub.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved