Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pekerja lepas Koordinator Pengawas Lapangan Rumah Jabatan Anggota DPR di Ulujami Andri Wahyudi hari ini, 18 Maret 2024. Dia bakal dimintai keterangan terkait dugaan rasuah dalam pengadaan kelengkapan dalam proyek hunian tersebut.
“(Pemeriksaan) bertempat di Gedung Merah Putih KPK,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (18/3).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menjelaskan ada lima saksi lain yang dipanggil penyidik untuk mendalami kasus ini. Mereka yakni mantan Head of Enterprise Business Team PT Samsung Electronic Indonesia Aramdhan Omargandjar dan Direktur PT Abbotindo Berkat Bersama Ariel Immanuel A M Sidabutar.
Baca juga : Sekjen DPR Indra Iskandar Dipanggil KPK Terkait Korupsi Rumah Dinas
Lalu, Direktur Utama PT Wahyu Sejahtera Berkat Budi Asmoro, Project Manager PT Integra Indocabinet Andrias Catur Prasetya, dan ibu rumah tangga Anita Emilia Simanjuntak. KPK berharap lima saksi itu kooperatif.
KPK menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas DPR terjadi di dua tempat. Lokasinya yakni di Kalibata, dan Ulujami, Jakarta Selatan.
“Betul, jadi, ada dua (lokasinya) untuk pengadaan peralatan-peralatan rumah jabatan anggota DPR RI baik yang di Kalibata, maupun Ulujami,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis, 13 Maret 2024.
Baca juga : Rumah Dinas DPR di Kalibata dan Ulujami jadi Objek Korupsi
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu belum bisa memerinci total rumah yang pengadaan perabotannya diduga dikorupsi. Itemnya ditaksir banyak.
Sebanyak tujuh orang yang dicegah dalam kasus ini. Mereka yakni Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hiphi Hidupati, Dirut PT Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho, Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan Sidabutar, Direktur Operasional PT Avantgarde Production Kibun Roni, Project Manager PT Integra Indocabinet Andreas Catur Prasetya, dan pihak swasta Edwin Budiman.
KPK menyebut ada lebih dari dua tersangka dalam kasus tersebut. Identitasnya baru dipaparkan ke publik saat penahanan dilakukan.
Proyek ini terkait dengan terjadinya kerugian keuangan negara. Objek yang diduga dikorupsi yakni pengadaan perabotan untuk kelengkapan ruang tamu, kamar tidur, dan lainnnya. (Z-3)
Tunjangan perumahan Ketua DPRD Kota Bandung sebesar Rp 58 juta, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 56 juta, dan anggota DPRD sebesar Rp 53 juta per bulan.
Pembangunan rumah dinas tersebut bukanlah hal yang penting saat ini karena dirinya masih bisa menempati pendopo.
Prabowo pun langsung menanyakan kehadiran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (Srimul). Namun, Srimul tidak hadir.
Namun, belum diketahui kasus yang menjerat Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.
KPK menjelaskan mantan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, tidak hadir saat dipanggil penyidik karena kesalahan pengiriman surat panggilan ke alamat rumah dinas.
DPR RI bersikukuh jika kerusakan rumah tersebut tak layak dan sulit untuk diperbaiki.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyambut positif kebijakan pemerintah untuk memberikan diskon tiket pesawat domestik.
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved