Rumah Dinas DPR di Kalibata dan Ulujami jadi Objek Korupsi

Naik ke Penyidikan, Kejati Jabar Pastikan Proses Korupsi Rumdin DPRD Indramayu Jalan Terus

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara yang saat ini tengah diaudit BPKP.

DPRD Kota Bandung Persilahkan Tunjangan Perumahan Dikurangi

Tunjangan perumahan Ketua DPRD Kota Bandung sebesar Rp 58 juta, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 56 juta, dan anggota DPRD sebesar Rp 53 juta per bulan.

Lucky Hakim Coret Anggaran Pembangunan Rumah Dinas

Pembangunan rumah dinas tersebut bukanlah hal yang penting saat ini karena dirinya masih bisa menempati pendopo.

Prabowo Kaget Ada Hakim Tinggal di Kos-kosan

Prabowo pun langsung menanyakan kehadiran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (Srimul). Namun, Srimul tidak hadir.

Rumah Dinas Pj Wali Kota Pekanbaru Tanpa Pengamanan Ketat

 Namun, belum diketahui kasus yang menjerat Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. 

KPK Salah Kirim Surat Panggilan,  Alasan Sahbirin Noor Tak Hadir Saat Dipanggil

KPK menjelaskan mantan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, tidak hadir saat dipanggil penyidik karena kesalahan pengiriman surat panggilan ke alamat rumah dinas. 

Kasus Amsal Sitepu, DPR Desak Sanksi Tegas bagi Jaksa yang Langgar Aturan

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendesak penjatuhan sanksi tegas terhadap oknum jaksa yang terbukti menyimpang dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.

Legislator: Pengesahan RUU Masyarakat Adat Adalah Hutang Konstitusi yang Harus Dibayar

Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik. 

DPR RI Apresiasi Rampungnya Pembangunan Asrama Haji Indramayu

Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji

Kasus Campak Meningkat, Legislator Minta Penguatan Anggaran Pencegahan

Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026

Legislator Desak Pemerintah Terbitkan Inpres Percepatan Transportasi Publik

Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.

Prajurit Indonesia Gugur dalam Misi UNIFIL, DPR Tuntut Investigasi Asal Serangan

DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon

MBG: Menjaga Kepercayaan Publik

Sisi Gelap Campak

Strategi Perang Sun Tzu dalam Krisis Hormuz

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia