Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
Tunjangan perumahan Ketua DPRD Kota Bandung sebesar Rp 58 juta, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 56 juta, dan anggota DPRD sebesar Rp 53 juta per bulan.
Pembangunan rumah dinas tersebut bukanlah hal yang penting saat ini karena dirinya masih bisa menempati pendopo.
Prabowo pun langsung menanyakan kehadiran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (Srimul). Namun, Srimul tidak hadir.
Namun, belum diketahui kasus yang menjerat Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.
KPK menjelaskan mantan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, tidak hadir saat dipanggil penyidik karena kesalahan pengiriman surat panggilan ke alamat rumah dinas.
DPR RI bersikukuh jika kerusakan rumah tersebut tak layak dan sulit untuk diperbaiki.
Hanya ada beberapa plafon bekas bocor di rumah DPR tersebut.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tunjangan rumah untuk anggota DPR periode 2024-2029 akan dibahas pada agenda sidang pekan depan.
Alasan tunjangan rumah itu karena mayoritas anggota dewan sudah memiliki rumah. Khususnya di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
ANGGOTA DPR RI periode 2024-2029 tak lagi mendapat rumah dinas atau rumah jabatan anggota (RJA). Sebagai gantinya, pada legislator mendapat tunjangan perumahan.
WAKIL presiden (wapres) terpilih, Gibran Rakabuming Raka, menyebut tak akan tinggal di rumah dinas saat sudah dilantik menjadi orang kedua di Indonesia mendampingi Prabowo Subianto nantinya.
Seorang polwan membakar suaminya yang juga anggota polisi di rumah dinas Polres Jombang, Jawa Timur
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku dirinya belum mengetahui dan mendapatkan laporan rinci dari jajarannya terkait rencana restorasi rumah dinas Gubernur DKI
KPK memanggil Andri Wahyudi, Koordinator Pengawas Lapangan Rumah Jabatan Anggota DPR di Ulujami, terkait dugaan rasuah pengadaan kelengkapan proyek hunian tersebut.
KPK meminta Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan seluk beluk proyek pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR
Sekjen DPR Indra Iskandar memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas anggota DPR.
KPK menemukan adanya modus meminjam bendera perusahaan lain dalam lelang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas DPR.
KPK menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas DPR terjadi di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.
Saat ini kondisinya ditumbuhi rumput liar di sekeliling rumah. Bangunan itu berdiri di atas lahan seluas 7.100 meter persegi.
KPK menegaskan dugaan rasuah dalam pengadaan kelengkapan rumah dinas di DPR bukan soal pembangunan melainkan pada tahapan pembelian perabotan
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved