Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DIREKTUR Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu menyampaikan ada ‘lurah’ atau kepala koordinator pungutan liar (pungli) dan pemerasan di rutan KPK. Lurah jadi-jadian itu memeras uang ke tahanan mulai dari Rp300 ribu sampai Rp20 juta.
Besaran pemerasan itu tergantung dengan fasilitas yang diberikan kepada tahanan KPK. Pelayanan yang didapatkan berupa peminjaman handphone, power bank serta layanan untuk mendapatkan bocoran informasi apabila terjadi sidak dadakan.
Pungli dan pemerasan yang dilakukan oleh lurah jadi-jadian atau koordinator pungli dan kawan-kawannya itu dilakukan sejak tahun 2019. Koordinator pungli itu melakukan pemerasan kepada setiap tahanan yang baru masuk sel.
Baca juga : Tahanan KPK Dimintai Rp300 Ribu sampai Rp20 Juta
“Di sana mereka meminjamkan HP, powebank. Itu bagian dari tawaran oknum tersebut dengan tahanan, khususnya tahanan baru masuk. Artinya, kami dari petugas di KPK pengelola khusus tahanan, secara kontinu kami melakukan sidak. Tetapi kemudian oleh oknum ini sidaknya dibocorkan. Bukan sama sekali tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak KPK, biro umum yang jadi tanggung jawabnya selalu melaksanakan sidak. Tetapi ketika sidak dilaksanakan dibocorkan. Sehingga HP dan lainnya yang tidak diperbolehkan, mereka sembunyikan,” jelas Asep kepada awak media di Gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (15/3).
Asep juga mengatakan para tahanan yang terlambat memberikan setoran kepada lurah mendapatkan tekanan. Mulai dari perlakuan yang tidak nyaman, pintu sel dikunci dari luar sehingga tahanan tidak bisa bergerak bebas, waktu olahraga dikurangi, hingga dihukum dengan bersih-bersih lingkungan tahanan secara terus-menerus.
“Ada tekanan kalau setorannya tidak lancar. Tekanan itu sengaja dilakukan supaya setoran mereka lancar,” ungkap Asep. (Dis/Z-7)
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Rumah Anak SIGAP Bandarharjo merupakan hasil inisiasi kerja sama antara Tanoto Foundation dan Pemerintah Kota Semarang.
Sosialisasi ini berkolaborasi dengan Polsek, Babinsa, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kelurahan dan Puskesmas serta diikuti RT/RW.
PEMERINTAH Kota Cilegon menggelar Kompetisi Camat dan Lurah Terbaik Tahun 2024 di Aula Setda II Kota Cilegon, Rabu (19/06).
Renjana Cita Srikandi masih akan berlanjut sampai hari Minggu (19/5) dengan serangkaian acara yang dihadiri oleh Najwa Shihab, Marion Jola, Isyana Sarasvati dan masih banyak lagi.
Saut Maruli sebagai Lurah Ancol dinilai tidak memberikan teladan yang baik. Padahal sebagai ASN, lurah harusnya memiliki akhlak dan moral yang baik serta menjadi contoh bagi bawahannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved