Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
OMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan miliaran rupiah saat penggeledahan dugaan korupsi penyaluran tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian ESDM.
Arifin mengonfirmasi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah mengusut kasus korupsi pemotongan tukin tahun 2020-2022.
Pembuktian yang digunakan dalam persidangan tersebut patut dipertanyakan alias versi siapa yang dipakai.
Sudah tiga minggu laporan kasus skandal BUMN sektor keuangan oleh menteri BUMN Erick Thohir ke Kejaksaan Agung masih berstatus lidik.
"KPK jangan berhenti di penyidikan Ditjen Minerba, harus usut serius keterlibatan oknum BPK lainya," kata Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman.
"LHA dan produk dari PPATK merupakan informasi yang bersifat intelijen keuangan sehingga seharusnya memang tidak boleh dibuka di ruang publik."
MENTERI ESDM Arifin Tasrif membenarkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba, Senin (27/3).
Dalam kategori kepercayaan terhadap lembaga, Kejagung berada di posisi ketiga di bawah TNI dan Presiden.
Kasus dari hasil OTT biasanya berupa penerimaan suap atau gratifikasi. Proses hukumnya pun dinilai mudah karena KPK cuma membuat bukti.
Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui KPK belum banyak mengungkap kasus besar dalam beberapa tahun terakhir.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia prihatin dengan kinerja KPK periode saat ini yang belum bisa mengungkap kasus-kasus besar atau big fish. Mereka kalah dalam persaingan dengan Kejagung.
Harta yang terdata bisa dilaporkan jika dinilai janggal. Caranya dengan mengakses tombol merah bergambarkan toa speaker di sisi kanan bawah.
Barang yang disita berupa uang tunai, emas batangan sampai kendaraan. KPK, saat ini, tengah fokus menguatkan pembuktian.
Masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo membentuk ketentuan pemidanaan delik Illicit Enrichment (peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak sah).
Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 6 saksi terkait perkara tindak pidana korupsi Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Rencana DPR tersebut merupakan upaya untuk menjaga transparansi keuangan negara sekaligus membuka secara terang benderang polemik tersebut.
PAKAR hukum pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk berani memberhentikan dengan tidak hormat ASN di Kemenkeu yang ketahuan curang.
Salah satunya ialah lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang kedapatan melakukan pencucian uang dengan berkedok sebagai lembaga amal.
KPK masih menemukan proses dan prosedur yang rumit, berbelit, dan tumpang tindih, yang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi.
KEDAULATAN Papua dalam bingkai NKRI menjadi tantangan tersendiri. Ketika negara memberikan kepercayaan justru para elite Papua malah menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya,
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved