Rijatono Lakka, Penyuap Lukas Enembe Dituntut 5 Tahun Penjara

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang tuntutan terdakwa sekaligus Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka. Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hakim memberikan hukuman lima tahun penjara terhadap penyuap Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe itu.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama lima tahun dan pidana denda sejumlah Rp250 juta," kata JPU pada KPK di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (6/6).

Pidana denda itu wajib dibayar dalam waktu sebulah setelah vonis berkekuatan hukum tetap. JIka tidak, pemenjaraan Rijatono ditambah selama enam bulan.

Baca juga: KPK Periksa Ayah Menpora terkait Korupsi di PT Antam

Jaksa menilai vonis itu pantas untuk Rijatono. Hal yang memberatkan dalam kasusnya yakni tindakannya tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Terdakwa juga tidak terus terang dan tidak mengakui perbuatannya," ujar jaksa.

Baca juga: Brigita akan Ditetapkan Tersangka Kalau Bukti Sudah Cukup

Sementara itu, hal yang meringankan ialah Rijatono bersikap sopan selama persidangan. Dia juga belum pernah mendapatkan hukuman penjara sebelumnya.

"Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga," kata jaksa.

Dalam kasus tersebut, Rijatono didakwa memberikan suap ke Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe sebesar Rp35.429.555.850. Duit itu diberikan secara bertahap. Pemberian pertama sebesar Rp1.000.000.000 dan kedua Rp34.429.555.850.

Uang panas itu dimaksudkan untuk memengaruhi Lukas agar bisa menyalahgunakan kuasanya. Rijatono lantas mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua pada tahun anggaran 2018 sampai dengan 2021.

Lukas dibantu dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua periode 2018-2021 Gerius One Yoman untuk membantu Rijatono mendapatkan proyek. Namun, dia tidak dipermasalahkan dalam dugaan suap ini.

Rijatono memberikan uang ke Lukas itu dibantu oleh staf PT Tabi Bangun Papua Frederik Banne. Pemberian dan penerimaan uang itu bertentangan dengan kewajiban Lukas sebagi Gubernur Papua. (Z-11)