KPK Pakai Metode Penelusuran Uang Bongkar Kasus Korupsi Dana Operasional di Papua

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan metode penelusuran uang untuk membongkar kasus dugaan rasuah berupa penyalahgunaan dana operasional kepala daerah di Papua. Negara merugi Rp1,2 triliun atas perkara ini.

“KPK tentu masih terus menelusuri aliran hasil dari tindak korupsi tersebut,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada Metrotvnews.com, Jumat (13/6).

Rencana Penyitaan?

Budi mengatakan, penelusuran dana penting untuk mengetahui barang-barang yang sudah dibeli pakai uang terkait kasus ini. Terbilang, sebagian dana diduga dipakai untuk membeli jet pribadi.

Baca juga : Jet Pribadi dari Dana Operasional untuk Bangun Papua akan Disita KPK

KPK memastikan bakal menyita barang-barang yang berkaitan dengan perkara ini. Pihak-pihak yang menyimpan aset terkait kasus diharap kooperatif.

“Sehingga dapat dilakukan penyitaan sebagai langkah awal asset recovery nantinya,” ujar Budi.

Penyelewengan Dana?

KPK membuka penyidikan baru terkait dugaan rasuah di Papua. Kasusnya terkait dugaan korupsi penyalahgunaan dana penunjang operasional, dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah, di Pemerintah Provinsi Papua.

Baca juga : Ngeri, Duit Korupsi Dana Operasional di Papua Dibelikan Jet Pribadi di Luar Negeri

KPK pernah mengendus adanya penyelewengan sebagian dana operasional sebesar Rp1 triliun dalam pengusutan kasus suap yang menjerat mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. Dia berdalih uang itu dipakai untuk makan dan minum.

"Dana operasional yang bersangkutan itu rata-rata setiap tahun itu Rp1 triliunan, dan sebagian besar setelah kita telisik kita lihat itu dibelanjakan antara lain untuk biaya makan minum," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Selasa, 27 Juni 2023.

Alex menjelaskan dana itu diminta sejak 2019 sampai 2022. Uang Rp1 triliun untuk operasional kepala daerah per tahun itu dipastikan melanggar ketentuan yang diatur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (Can/P-3)