Ngeri, Duit Korupsi Dana Operasional di Papua Dibelikan Jet Pribadi di Luar Negeri

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan informasi terbaru soal kasus dugaan rasuah, berupa penyalahgunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Provinsi Papua pada 2020-2022. Sebagian dana dibelikan jet pribadi.

"Penyidik menduga aliran dana dari hasil tindak pidana korupsi tersebut salah satunya digunakan untuk pembelian private jet," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (12/6).

Di Luar Negeri?

Budi enggan memerinci jenis jet yang dibeli pakai uang itu. Tapi, keberadaan transportasi udara itu tidak di Indonesia.

Baca juga : Kasus Korupsi Dana Operasional Rp1,2 Triliun di Papua Seret Lukas Enembe? KPK Buka Suara

"Yang saat ini keberadaannya di luar negeri," ucap Budi.

Warga Asing?

KPK memanggil warga negara Singapura Gibrael Isaak untuk mendalami pembelian jet itu, hari ini, 12 Juni 2025. Dia diharap memenuhi panggilan.

"Hari ini KPK memanggil saksi atas nama Gibrael Isaak (GI) seorang WNA Singapura (pengusaha maskapai pribadi) untuk didalami terkait dengan pembelian atas pesawat private jet tersebut," terang Budi.

Baca juga : KPU Sebut Anggaran Jet Pribadi Sesuai Prosedur dan Sudah Diaudit BPK

Jumlah Dana?

KPK membuka penyidikan baru terkait dugaan rasuah di Papua. Kasusnya terkait dugaan korupsi penyalahgunaan dana penunjang operasional, dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah, di Pemerintah Provinsi Papua.

KPK pernah mengendus adanya penyelewengan sebagian dana operasional sebesar Rp1 triliun dalam pengusutan kasus suap yang menjerat mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. Dia berdalih uang itu dipakai untuk makan dan minum.

"Dana operasional yang bersangkutan itu rata-rata setiap tahun itu Rp1 triliunan, dan sebagian besar setelah kita telisik kita lihat itu dibelanjakan antara lain untuk biaya makan minum," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Selasa, 27 Juni 2023.

Alex menjelaskan dana itu diminta sejak 2019 sampai 2022. Uang Rp1 triliun untuk operasional kepala daerah per tahun itu dipastikan melanggar ketentuan yang diatur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (Can/P-3)