PPP Bantah Ada Aliran Uang Korupsi Bupati Nonaktif Pemalang ke Muktamar

PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) membantah ada aliran uang dugaan korupsi Bupati nonaktif Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW) yang mengalir untuk kegiatan muktamar PPP. Sebelumnya Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) mengatakan ada aliran dana dari MAW ke Muktamar PPP.

"Informasi aliran dana dari tersangka ke muktamar PPP patut dipertanyakan. Alias tidak valid," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek melalui keterangan tertulis, Selasa (6/6).

Baidowi tak tahu soal adanya aliran uang tersebut. Sementara, muktamar PPP disebut pada 2020, tidak ada pada 2022.

"Ketidakvaliadan informasi tersebut harus menjadi perhatian bagi KPK agar tidak memberi informasi yang tidak akurat," ucap Baidowi.

Kendati demikian, PPP menghormati setiap proses hukum yang berlangsung di KPK, termasuk kepada Mukti Agung.

"PPP sangat mendukung dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi," ujar Baidowi.

Sebelumnya, KPK menduga uang korupsi Mukti Agung mengalir untuk kegiatan muktamar PPP. Uang itu berasal dari setoran sejumlah kepala dinas (kadis) terkait jual beli jabatan.

"Membiayai berbagai kebutuhan Mukti Agung Wibowo yang diantaranya untuk mendukung kegiatan muktamar PPP di Makassar 2022," kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (5/6).

Uang terkumpul sebanyak Rp650 juta. Fulus itu dikumpulkan dari sejumlah pihak dan diterima oleh Adi Jumal Widodo selaku komisaris PD Aneka Usaha (AU). "Diistilahkan 'uang syukuran'," ucap Asep. (Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani