Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Para pekerja rumah tangga (PRT) mendesak Ketua DPR RI untuk melakukan dialog
Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023 menyebut angka kekerasan dalam pacaran tertinggi dengan lebih dari 3 ribu kasus.
Komnas Perempuan) merasa kecewa atas penundaan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Dengan penundaan ini, sudah 19 kali RUU PPRT tidak kunjung disahkan.
Komnas Perempuan mendorong agar perlindungan bagi perempuan pekerja terus ditingkatkan karena berperan penting untuk memastikan keberlangsungan keluarga dan komunitasnya.
Terdapat peningkatan pengaduan kasus kekerasan pada perempuan yang diterima Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022.
Pemerintah dikatakan perlu memberikan perhatian pada kondisi perlindungan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan
Pengesahan menjadi RUU Inisiatif DPR ini tertunda sampai sekarang, sejak diusulkan maka RUU PPRT telah memasuki usia 18 tahun.
KOMISIONER Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyampaikan draft aturan turunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih dalam kajian.
RUU PPRT akan menjadi payung hukum yang dapat melindungi para pekerja rumah tangga yang rentan akan tindakan kekerasan dan semena-mena.
Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, mengatakan hal senada bahwa UU TPKS masih belum tersosialisasi secara merata.
Seperti beberapa kasus yang terjadi baru-baru ini seharusnya orang terdekat ini menjadi pelindung utama dan pertama, tetapi justru menjadi pelaku utama dari sebuah kekerasan itu.
Dalam Bahasa Prancis, kata benda sering kali dapat dibuat bentuk feminin dengan menambahkan huruf 'e' di bagian akhir.
Komnas Perempuan menilai partisipasi perempuan di ruang publik belum setara. Misalnya, jumlah perempuan pemimpin jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki yang menduduki jabatan pimpinan.
Seminar sehari bersama Komnas Perempuan dan jaringan hotel Accor di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Dengan adanya peraturan pelaksana UU TPKS hingga lembaga layanan, penanganan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bisa dilakukan lebih optimal.
Pemikiran kesetaraan dan keadilan gender dalam sejarah Muhammadiyah dikuatkan Prof Buya Syafii.
SAYA sebagai warga negara Indonesia yang selalu mematuhi dan mengikuti peraturan hukum yang berlaku, serta selalu menjalankan prosedur hukum sebaik mungkin.
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data pribadi (PDP) perlu memberikan perhatian khusus pada kerentanan berbasis gender terhadap perempuan pada kekerasan dan kejahatan siber.
Catahu 2022: pengaduan kasus kekerasan di ranah personal (ruang lingkup rumah tangga atau domestik) menempati angka tertinggi yaitu sebesar 2.527 kasus
Andy meminta agar pihak kepolisian untuk menyelidiki peristiwa di Magelang agar kasus iki semakin terang.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved