Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisioner Komnas Perempuan, Tiasri Wiandani, mengatakan poin-poin penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang rawan perdebatan antara lain adalah upah atau honor dan juga hak untuk cuti.
"Ada penyampaian bahwa ketika upah ini menjadi upah minimum, rentan menjadi perdebatan dalam prakteknya yang sering kali menjadi substansi pembahasan dalam perdebatan itu," katanya saat dihubungi pada Senin (3/4).
Kemudian poin yang penting menurutnya adalah hak cuti bagi PRT. Termasuk beberapa hak cuti dalam waktu panjang.
Baca juga: RUU PPRT akan Disusun dengan Dua Pendekatan
"Terutama yang cutinya panjang seperti cuti melahirkan, itu rentan masih terjadi perdebatan, semua pekerja berhak atas libur ya," tegasnya.
Tias mengungkapkan bahwa RUU PPRT dikeluarkan untuk mendorong wujud pengakuan PRT sebagai pekerja, hal tersebut menjadi substansi yang sangat penting
Baca juga: NasDem : RUU PPRT Membuka Pintu Keadilan Pekerja Rumah Tangga
"Adanya jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi PRT atas resiko-resiko kerja yang dihadapi," jelasnya.
Terkait dengan prinsip di dalam perjanjian kerja, menurut Tias apabila ada pengakuan dan perlindungan tidak hanya sebatas lisan, tapi bisa terimplementasi didalam perjanjian tertulis sebagai perjanjian para pihak yang menjalin hubungan relasi kerja.
"Dalam konteks perjanjian kerja, kepastian hukum kedua belah pihak akan terlindungi dengan asas perjanjian kerja," tandasnya.
(Z-9)
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
JARINGAN Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) mengutuk keras kasus penyiksaan terhadap PRT Intan di Batam, Kepulauan Riau (Kepri)
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) penting disahkan DPR. Terlebih banyak pekerja yang menghadapi tantangan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan peringatan Hari Buruh harus mampu mengakselerasi upaya pemenuhan perlindungan menyeluruh bagi pekerja rumah tangga melalui UU PPRT
KOALISI Sipil kembali menggelar aksi harian Jumat, (13/9) di depan Gedung DPR, MPR menuntut segera disahkan RUU PPRT.
PEMERINTAH disebut harus berpikir progresif untuk membuat berbagai kebijakan yang juga progresif, seperti di antaranya RUU PPRT.
RUU PPRT itu sudah hampir 20 tahun belum kunjung disahkan. Pengesahan RUU tersebut menunggu keputusan pimpinan DPR untuk dibahas pada tingkat lanjut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved