Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Teguh tidak membenarkan alasan DPRD DKI yaitu hanya sekadar mengikuti apa yang dilakukan DPR RI yang menjalani vaksinasi bersama anggota keluarga.
Jadi keluarga anggota DPRD DKI berhak mendapat vaksinasi saat ini kalau masuk target.
Ariza menegaskan pihaknya tidak mengetahui maksud Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang menuding pengadaan lahan.
Ia pun berharap Dinas Kesehatan DKI Jakarta dapat menggencarkan vaksinasi covid-19.
Politikus PDIP itu menjelaskan bahwa kepemilikan 26,25% saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta bukan dari hasil membeli melainkan hibah dari pemerintah pusat untuk dikelola secara bijak.
Pras melanjutkan, pernah terjadi kehilangan laptop milik kontraktor Jepang pada 2018. Laptop itu berisi data-data pembangunan sebelum moda raya terpadu beroperasi.
Anies diminta untuk mengajukan nama baru untuk menduduki kursi Wali Kota Jakarta Selatan. Sebab, nama yang sudah ditolak tidak bisa diajukan lagi.
Itulah sebabnya, lanjut Pras, pembahasan Perda revisi RDTR-PZ tersebut harus dibahas secara lebih spesifik.
Menurut Pras, Risma juga perlu memastikan kelompok lain yang garis kesejahteraannya di bawah garis kehidupan yang layak.
Anggaran untuk belanja alat kedpkteran tersebut bukan satu-satunya anggaran yang dinilai aneh. Melainkan merupakan satu dari enam anggaran janggal yang ditemukan Kemendagri
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, yang juga kader PDIP tidak jadi melaporkan guru pembuat soal "Anies diejek Mega" ke Polda Metro Jaya.
AKSI meninggalkan ruangan (walk out) yang dilakukan seluruh anggota DPRD DKI peserta rapat paripurna dinilai sebagai hal wajar
Tindakan guru bernama Sukirno dinilai sebagai bentuk provokasi. Serta, menjelekkan nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Sukirno membantah adanya unsur kesengajaan saat menulis soal itu. Menurutnya, penggunaan nama Anies dan Mega hanya spontanitas.
SELURUH anggota DPRD DKI Jakarta, selain Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI), meninggalkan ruang rapat paripurna alias walk out.
"Ya spontan saja atraksi semua keluar," kata Taufik yang merupakan politikus Gerindra di Gedung DPRD DKI,
Aksi walk out ini diawali oleh Anggota DPRD Fraksi Golkar Jamaludin. Aksi walk out terjadi pada pukul 13.10 WIB.
Dalih tak menyetujui alokasi dana Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021 sebesar Rp8,3 miliar per orang pun disebut Taufik tak masuk akal.
APBD DKI Tahun Anggaran (TA) 2021 akhirnya disahkan dengan nilai Rp84,19 triliun.
“Tunjangan itu tidak benar. Iya sudah dikembalikan ke 2020,” kata Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved