Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, berencana memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta terkait vaksinasi Covid-19 terhadap keluarga anggota DPRD DKI Jakarta.
"Nanti kami akan panggil Dinkes-nya," kata Teguh saat dihubungi melalui telepon, di Jakarta, Selasa (16/3).
Teguh menambahkan, apa yang dilakukan Dinkes DKI Jakarta dan DPRD DKI jelas merupakan tindakan malaadministrasi. Dia menegaskan, DPRD DKI sudah mengacau karena meminta anggota keluarga Dewan divaksinasi terlebih dahulu. Jadi dinilai mereka itu tidak punya malu memberi dan menerima yang bukan haknya.
"Bilang saja, Ombudsman bilang DPRD DKI ngaco kalau minta anggota keluarganya minta divaksinasi," kata Teguh.
Teguh tidak membenarkan alasan DPRD DKI yaitu hanya sekadar mengikuti apa yang dilakukan DPR RI yang menjalani vaksinasi bersama anggota keluarga.
Baca juga: Menhub Pastikan Tidak Ada Larangan Mudik Tahun Ini
Karena petunjuk teknis yang sudah dikeluarkan Dirjen Penanganan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan sudah mengatur kelompok prioritas.
"Kalau ada permintaan di luar (kelompok prioritas) itu namanya malaadministrasi," kritik Teguh.
Pasangan suami atau istri anggota DPRD DKI Jakarta diketahui ikut menjalani vaksinasi Covid-19. Vaksinasi tahap II mulai digelar Selasa ini sampai dengan Kamis mendatang.
Selain vaksinasi suami atau istri anggota Dewan, DPRD DKI Jakarta juga berencana melakukan vaksinasi keluarga anggota Dewan lainnya seperti anak dan orangtua anggota Dewan.
Namun pelaksanaan vaksinasi keluarga anggota Dewan belum terealisir karena masih menghitung stok vaksin Covid-19 dari Dinkes DKI Jakarta.(OL-4)
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved