Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERINTAH memastikan tidak ada pelarangan masyarakat untuk melakukan mudik saat Lebaran pada Mei 2021 nanti. Namun, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan, bakal ada pengawasan yang ketat dalam arus mudik nanti.
Menurutnya, mekanisme untuk berpergian mudik pada libur Lebaran akan dibahas bersama Tim Gugus Tugas Covid-19, guna menekan penularan covid-19 saat periode tersebut.
"Pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang. Kami akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas terkait mekanisme mudik itu, kita atur bersama dengan pengetatan dan lakukan tracing terhadap mereka yang berpergian," kaya Budi dalam rapat kerja Komisi V DPR RI secara virtual, Selasa (16/3).
Budi juga memastikan, jajarannya akan terus memantau proses angkutan lebaran 2021. Dia memprediksi, pada tahun ini jumlah masyarakat yang hendak pergi mudik akan meningkat di tahun sebelumnya.
Hal ini, lanjut Menhub, didasari timbulnya rasa percaya diri masyarakat yang sudah melaksanan vaksinasi covid-19 sebelum pergi mudik. Serta adanya kebijakan pemberian insentif Pajak Pembelian Barang Mewah atau PPnBM terhadap kendaraan roda empat.
"Angkutan lebaran kali ini pasti terjadi lonjakan. Adanya vaksinasi diprediksi membuat masyarakt ingin berpegian. Juga adanya PPnBM, serta GeNose yang murah, membuat confidence berpergian itu muncul," jelas Budi.
Baca juga: Mahfud Ingin Keamanan Laut Ditangani Secara Sinergi
Menhub juga pun mengatakan, pihaknya akan melakukan kegiatan Inspeksi Keselamatan atau ramp check di terminal, stasiun, bandar udara dan pelabuhan, guna mengantisipasi kecelakaan transportasi.
"Posko lebaran akan kita buat di seluruh Indonesia, khsusnya di tempat strategis. Bisa dipastikan protokol kesehatan akan kami kawal dengan ketat, dan menjamin ketersediaan transportasi di darat, kereta api, udara dan pelabuhan," imbuh Budi.
Ketua Komisi V DPR Lasarus menegaskan, ada beberapa hal yang mesti dicermati Kemenhub dalam arus mudik tahun ini. Seperti, peningkatan aspek keselamatan dan keamanan guna kelancaran transportasi darat, laut udara dan kereta api.
Kemudian, Kemenhub diminta membangun konektivitas dengan operator transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik yang terintegrasi.
"Masih terdapat keluhan calon penumpang baik di bandara, pelabuhan, terminal, soal layanan yang tidak maksimal dan perlu edukasi protokol kesehatan di simpul transportasi saat arus mudik," pungkas Lasarus. (OL-4)
MENTERI Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi secara langsung memantau proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali.
Kemenhub melaporkan hingga pukul 10.00 WIB, Kamis (3/7), sebanyak 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan 32 penumpang selamat dari insiden tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya.
Dampak dari penurunan biaya aplikasi sangat bergantung pada bagaimana struktur biaya tersebut dirancang dan diimplementasikan oleh perusahaan penyedia layanan.
(Aptrindo) kecewa dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait aturan larangan kendaraan over dimension and over load (ODOL). Aptrindo meminta seluruh pihak dilibatkan
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) angkat bicara terkait ancaman peledakan bom terhadap pesawat Saudi Airlines yang mengangkut ratusan jamaah haji asal Indonesia.
DIREKTUR Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa memastikan ancaman bom yang ditujukan terhadap pesawat Saudia Airlines nomor penerbangan SVA 5688 adalah hoaks.
Pada periode Posko Terpadu Angkutan Udara Lebaran 2025, puncak arus mudik terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 dengan 50.576 penumpang dan 324 penerbangan.
Angka ini merupakan akumulasi dari ruas operasional yang terpantau sejak 21 Maret hingga 10 April 2025 serta ruas fungsional yang beroperasi mulai 24 Maret hingga 10 April 2025.
PT Jasa Marga Tbk menutup operasi Satuan Tugas (Satgas) Jasa Marga Siaga Operasional Idul Fitri 1446 H/2025 yang memastikan kelancaran arus mudik dan balik.
WAKIL Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar Supratman didampingi Wakil Bupati Donggala Taufik M Burhan, melepas ratusan santri usai libur Lebaran.
Dalam laporan terbarunya, kepolisian mencatat terjadi penurunan signifikan sebesar 30% selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
DEPUTI Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, Brigjen Asep Jenal Ahmadi, mengatakan lalu lintas arus mudik hingga arus balik mengalami penurunan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved