Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SEJUMLAH program revitalisasi taman di Jakarta kini mandek. Komisi D DPRD DKI Jakarta membenarkan belum ada progres pengerjaan sejumlah taman di Jakarta. Misalnya, Taman Tebet dan Taman Margasatwa ragunan.
Ketidakjelasan pendanaan hingga adanya refocusing anggaran untuk covid-19 menjadi penyebab. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh.
“Memang sejauh pemantauan saya belum ada progres untuk revitalisasi taman. Misalnya di Taman Tebet ini kata Dinas Kehutanan pendanaannya bukan dari APBD tapi dari CSR. Tapi belum ada lapor lagi ke kami sampai sejauh mana (progresnya),” kata Nova saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (16/3).
Menurutnya, saat ini kondisi Taman Tebet baru dilakukan pemagaran saja. Namun, belum ada pengerjaan revitalisasi apapun. Karena Dinas Pertamanan masih berkutat pada urusan pendanaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini yang membuat progres pengerjaan revitalisasi tak juga dimulai.
“Ini saya gak tau kerja sama CSR bagaimana, progresnya seperti apa, belum saya lihat lagi sampai sejauh mana pengerjannya. Tapi kalau saya cek ke sana sih belum ada pengerjaan sama sekali. Saya gak tau CSR dari perusahaan mana. Artinya memang saat saya lewat Taman Tebet belum ada progres apa-apa,” ungkapnya.
Baca juga: DPRD Jakarta Divaksin Bareng Istri-Anak, Ombudsman: Diskriminatif
Untuk Taman Margasatwa Ragunan pun hingga kini belum juga direvitalisasi. Nova berujar, pada 2019 sudah diajukan oleh Dinas Pertamanan namun biaya konsultan terlalu tinggi. Hingga DPRD meminta ada pengurangan biaya konsultan. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan terkait ini. Alhasil pengerjaan revitalisasi pun ikut tertunda.
“Karena konsultan terlalu tinggi biayanya akhirnya kita kurangin dan untuk revitalisasinya kita hold dulu. Karena kita mau pengerjaannya step by step aja. Konsultan dulu baru nanti revitalisasi,” imbuhnya.
Namun, dikarenakan pada 2020 terjadi pandemi covid-19. Alhasil sejumlah anggaran di Dinas di bawah DKI perlu melakukan refocusing anggaran covid-19. Anggaran di Dinas Pertamanan, menurut Nova juga fokus pada pengerjaan proyek yang sifatnya mendesak. Seperti dialihkan pada penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang rusak. Seperti kurang penerangan, hingga adanya tanah yang ambles.
“Iya artinya, refocusing semua kan artinya di seluruh Dinas dilakukan. Anggaran 2019 dan sekarang beda jauh. Hampir setengahnya kan kurang lebih. Misalnya, seinget saha kemarin di Pertamanan Rp4 triliun sekarang Rp2 triliun. Artinya memang itu sangat prioritas sekali,” paparnya.
Pada 2021 pun, pihaknya mengatakan tidak mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi taman. Khususnya untuk Taman Margasatwa. Sehingga ti
“Untuk Taman Margasatwa tidak ada revitalisasi. Karena kita hold semuanya. Mengajukan hanya untuk konsultan pada 2019. Lalu 2020 pengerjaanya kan tapi 2020 kan covid-19. Belum ada rencana pengerjaan revitalisasi Taman Margasatwa di 2021. Gak ada anggaran untuk revitalisasi,” pungkasnya. (OL-4)
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak penerima KJP bisa mendapatkan hiburan dan lebih gembira dengan berwisata di Ancol.
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved