Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH program revitalisasi taman di Jakarta kini mandek. Komisi D DPRD DKI Jakarta membenarkan belum ada progres pengerjaan sejumlah taman di Jakarta. Misalnya, Taman Tebet dan Taman Margasatwa ragunan.
Ketidakjelasan pendanaan hingga adanya refocusing anggaran untuk covid-19 menjadi penyebab. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh.
“Memang sejauh pemantauan saya belum ada progres untuk revitalisasi taman. Misalnya di Taman Tebet ini kata Dinas Kehutanan pendanaannya bukan dari APBD tapi dari CSR. Tapi belum ada lapor lagi ke kami sampai sejauh mana (progresnya),” kata Nova saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (16/3).
Menurutnya, saat ini kondisi Taman Tebet baru dilakukan pemagaran saja. Namun, belum ada pengerjaan revitalisasi apapun. Karena Dinas Pertamanan masih berkutat pada urusan pendanaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini yang membuat progres pengerjaan revitalisasi tak juga dimulai.
“Ini saya gak tau kerja sama CSR bagaimana, progresnya seperti apa, belum saya lihat lagi sampai sejauh mana pengerjannya. Tapi kalau saya cek ke sana sih belum ada pengerjaan sama sekali. Saya gak tau CSR dari perusahaan mana. Artinya memang saat saya lewat Taman Tebet belum ada progres apa-apa,” ungkapnya.
Baca juga: DPRD Jakarta Divaksin Bareng Istri-Anak, Ombudsman: Diskriminatif
Untuk Taman Margasatwa Ragunan pun hingga kini belum juga direvitalisasi. Nova berujar, pada 2019 sudah diajukan oleh Dinas Pertamanan namun biaya konsultan terlalu tinggi. Hingga DPRD meminta ada pengurangan biaya konsultan. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan terkait ini. Alhasil pengerjaan revitalisasi pun ikut tertunda.
“Karena konsultan terlalu tinggi biayanya akhirnya kita kurangin dan untuk revitalisasinya kita hold dulu. Karena kita mau pengerjaannya step by step aja. Konsultan dulu baru nanti revitalisasi,” imbuhnya.
Namun, dikarenakan pada 2020 terjadi pandemi covid-19. Alhasil sejumlah anggaran di Dinas di bawah DKI perlu melakukan refocusing anggaran covid-19. Anggaran di Dinas Pertamanan, menurut Nova juga fokus pada pengerjaan proyek yang sifatnya mendesak. Seperti dialihkan pada penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang rusak. Seperti kurang penerangan, hingga adanya tanah yang ambles.
“Iya artinya, refocusing semua kan artinya di seluruh Dinas dilakukan. Anggaran 2019 dan sekarang beda jauh. Hampir setengahnya kan kurang lebih. Misalnya, seinget saha kemarin di Pertamanan Rp4 triliun sekarang Rp2 triliun. Artinya memang itu sangat prioritas sekali,” paparnya.
Pada 2021 pun, pihaknya mengatakan tidak mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi taman. Khususnya untuk Taman Margasatwa. Sehingga ti
“Untuk Taman Margasatwa tidak ada revitalisasi. Karena kita hold semuanya. Mengajukan hanya untuk konsultan pada 2019. Lalu 2020 pengerjaanya kan tapi 2020 kan covid-19. Belum ada rencana pengerjaan revitalisasi Taman Margasatwa di 2021. Gak ada anggaran untuk revitalisasi,” pungkasnya. (OL-4)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin, mengajak seluruh masyarakat menjaga kedamaian ibu kota di tengah dinamika sosial politik yang terus bergera
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved