Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
KETUA DPRD DKI Jakarta menyoroti lemahnya pengawasan keamanan di lingkungan PT MRT Jakarta sehingga rawan disusupi orang atau pihak tak bertanggung jawab.
Hal tersebut diungkapkan Pras, sapaan karibnya, saat menggelar rapat laporan keuangan dan pertannggung jawaban PT MRT Jakarta. Ia menilai, di tengah pujian operasional MRT dan kelanjutan fase ke II, masih ada yang perlu dibenahi. Pembenahan tersebut salah satunya pengawasan keamanan.
Pras melanjutkan, pernah terjadi kehilangan laptop milik kontraktor Jepang pada 2018. Laptop itu berisi data-data pembangunan sebelum moda raya terpadu beroperasi. Namun tindak kriminalitas itu tidak pernah dilaporkan ke kepolisian.
"Apapun ceritanya MRT ini adalah proyek vital, dan kalau sampai data-data ini ada di tangan orang yang salah bisa bahaya ini. Saya minta Direktur Operasional menjawab kenapa tidak pernah melaporkan ke polisi, jangan bilang tidak tahu, karena saya tahu semua," ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/2).
Baca juga : Pempov DKI Pastikan Normalisasi Sungai Berjalan Tahun Ini
Pras memastikan komputer jinjing tersebut merupakan aset negara yang perlu dijaga kerahasiaannya mengingat kerja sama pembangunan MRT yang dijalin Indonesia-Jepang. Pasalnya, jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka bukan tidak mungkin dunia akan menyoroti buruknya pengendalian pengawasan pembangunan dan operasional MRT di Jakarta.
"Kenapa tidak dilaporkan ke Polisi? Itu barang negara. Negara dirugikan. Kalau katanya sudah diganti, mengganti memang gampang, tapi pertanggung jawaban kita bagimana? Saya minta pertanggung jawaban, laporkan ke polisi, dan saya minta bukti pelaporan," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Muhammad Effendi mengakui sistem pengamanan di kantor Depo MRT pada saat itu memang belum memadai.
"Jadi itu sudah lama sekali sejak 2018. Seingat saya, mungkin waktu itu pengamanan kami tidak sebaik sekarang, jadi itu kehilangan di kantor Depo. Kita sudah berusaha cari, dan saat itu kita belum ada CCTV. Yang kami lakukan saat itu adalah mengganti," terangnya.
Di lokasi yang sama, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengaku akan segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polda Metro Jaya secepatnya.
"Siap, secepatnya akan kita buat laporan," tandasnya. (OL-7)
MRT Jakarta berkomitmen mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik yang nyaman, aman dan efisien bagi masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan tarif khusus layanan Transjakarta yakni Rp1 untuk penumpang wanita, pada Hari Kartini.
DALAM rangka memperingati Hari Angkutan Nasional pada Kamis (24/4), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan kembali menggratiskan layanan transportasi umum
Pola operasi MRT Jakarta tersebut hanya berlaku untuk tiga hari saat libur sehingga pada Kamis (30/1) pola operasi akan kembali normal.
Penghapusan layanan koridor jelas bukan kebijakan yang cerdas, dan bertentangan dengan pembangunan MRT Jakarta.
PT MRT Jakarta (Perseroda) meluncurkan kembali layanan pembayaran tiket kereta menggunakan dompet digital GoPay di aplikasi MyMRTJ, untuk semakin memudahkan pelanggan.
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved