Pempov DKI Pastikan Normalisasi Sungai Berjalan Tahun Ini

WAKIL Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meyakinkan publik kalau program normalisasi sungai dan naturalisasi sungai pasti dijalankan di tahun ini.

Pihaknya mengatakan telah mengalokasikan dana untuk normalisasi sungai di Jakarta mencapai Rp851 miliar.

Ariza, sapaan abrabnya, bahkan menyebut program normalisasi sungai sebetulnya selalu dilakukan setiap tahunnya. Hal ini menyusul kritikan pengamat dan publik lantaran program pencegahan banjir berupa normalisasi sungai tidak dijalankan sejak 2017.

“Iya semua program setiap tahunnya dijalankan. Mormalisasi jalan, bahkan kita menganggarkan tidak kurang dari Rp851 miliar,” kata Ariza di Balai Kota, Rabu (24/2).

Sementara itu, terkait dengan pembebasan lahan, pihaknya pun mengklaim program ini selalu dilaksanakan. Pasa 2021 ini pun ada anggaran sekitar Rp1 triliun untuk pembebasan lahan. Perlu diketahui, pembebasan lahan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan untuk melakukan normalisasi sungai.

“Pembebasan lahan ini menjadi program yang terus dikerjakan setiap tahun. Anggaran setiap tahun ada untuk pembebasan lahan. Tahun ini tidak kurang dari Rp1 triliun. Ini terus kita lakukan," tandasnya.

Ariza mengatakan, pembebasan lahan akan dilakukan di daerah bantaran sungai. Namun, pihaknya belum bisa menyebutkan wilayah-wilayah pembebasan lahan. Karena dikhawatirkan bisa membuat gaduh di publik. Sehingga akan ditangani oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

“Soal ini diatur, nanti ada prioritas. Saya tidak bisa menyebutkan di publik ya. Nanti jadi heboh pemilik tanahnya. Biarlah Dinas SDA yang mengatur perintah dari kami untuk lakukan pembebasan pada titik-titik tempat yang memberikan kontribusi terbesar pada pengendalian banjir,” paparnya.

Sebelumnya, Pengamat Tata Kota Nirwono Joga mempertanyakan keseriusan Pemprov DKI dalam menangani masalah banjir. Ia pun meminta Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menuntaskan program normalisasi dan naturalisasi 4 sungai di Jakarta yang sudah disepakati dengan beberapa pihak.

“Banjir yang terjadi ini menunjukkan selama 3 tahun Pemprov DKI tidak melakukan pembenahan sungai, DI mana sudah ada kesepakatan untuk melakukan normalisasi maupun naturalisasi 4 sungai, yakni sungai Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, dan Sunter,” kata Nirwono saat dihubungi Media Indonesia.

Menurutnya untuk melakukan normalisasi yang dikombinasikan naturalisasi sungai ini bukan hal yang sulit. Namun, membutuhkan keseriusan dari Pemprov DKI.

Namun, proses normalisasi sungai ini belum dilakukan. Karena sejak 2017, Pemprov DKI belum melakukan pembebasan lahan di ke 4 sungai yang sudah disepakati dibenahi tersebut.

“Sejak 2017 tidak ada program pembebasan lahan di bantaran sungai khususnya di 4 sungai tersebut. Itu yang membuat pihak BBWSCC PUPR tidak bisa melakukan pekerjaan menata bantaran ke 4 sungai yang sudah disepakati tersebut,” pungkasnya. (OL-8)