Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS Partai Gerindra Mohamad Taufik menyebut Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta tak 'gentleman' lantaran tak hadir dalam rapat paripurna pengesahan APBD 2021.
Dalih tak menyetujui alokasi dana Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021 sebesar Rp8,3 miliar per orang pun disebut Taufik tak masuk akal.
Baca juga: PSI Dorong Percepatan Pembahasan APBD 2020
"Kenapa tidak datang? Kalau dia 'gentleman' ya datang, kalau mau sampaikan sesuatu ya datang," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/12).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu juga dengan tegas membantah pernyataan PSI yang menyebut pembahasan APBD tidak transparan. Menurutnya, pembahasan APBD selalu terbuka untuk umum. Pewarta pun dipersilakan bila mau menghadiri rapat pembahasan yang diadakan di Bogor, Jawa Barat.
"Itu kan kata dia, ngarang-ngarang. PSI ngarang itu. Pembahasan APBD saya kira sangat transparan, terbuka untuk umum. Itu makanya baca aturannya dan dia mesti dengar bahwa diketok palu bahwa pembahasan APBD ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Umum boleh, wartawan saja boleh hadir," tandasnya.
Baca juga: PSI : LPJ APBD DKI 2019 Tidak Tuntas dan Kurang Mendalam
Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI menyatakan tidak menghadiri pengesahan APBD 2021 sebagai ketidaksetujuan terhadap anggaran tersebut. Sebab, PSI masih menolak kenaikan tunjangan perumahan dan komunikasi serta adanya berbagai tunjangan sosialisasi pada anggaran RKT 2021 yang mencapai Rp8,3 miliar bagi tiap anggota dewan. (Put/A-3)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin, mengajak seluruh masyarakat menjaga kedamaian ibu kota di tengah dinamika sosial politik yang terus bergera
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved