Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
POLITIKUS Partai Gerindra Mohamad Taufik menyebut Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta tak 'gentleman' lantaran tak hadir dalam rapat paripurna pengesahan APBD 2021.
Dalih tak menyetujui alokasi dana Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021 sebesar Rp8,3 miliar per orang pun disebut Taufik tak masuk akal.
Baca juga: PSI Dorong Percepatan Pembahasan APBD 2020
"Kenapa tidak datang? Kalau dia 'gentleman' ya datang, kalau mau sampaikan sesuatu ya datang," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/12).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu juga dengan tegas membantah pernyataan PSI yang menyebut pembahasan APBD tidak transparan. Menurutnya, pembahasan APBD selalu terbuka untuk umum. Pewarta pun dipersilakan bila mau menghadiri rapat pembahasan yang diadakan di Bogor, Jawa Barat.
"Itu kan kata dia, ngarang-ngarang. PSI ngarang itu. Pembahasan APBD saya kira sangat transparan, terbuka untuk umum. Itu makanya baca aturannya dan dia mesti dengar bahwa diketok palu bahwa pembahasan APBD ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Umum boleh, wartawan saja boleh hadir," tandasnya.
Baca juga: PSI : LPJ APBD DKI 2019 Tidak Tuntas dan Kurang Mendalam
Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI menyatakan tidak menghadiri pengesahan APBD 2021 sebagai ketidaksetujuan terhadap anggaran tersebut. Sebab, PSI masih menolak kenaikan tunjangan perumahan dan komunikasi serta adanya berbagai tunjangan sosialisasi pada anggaran RKT 2021 yang mencapai Rp8,3 miliar bagi tiap anggota dewan. (Put/A-3)
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved