Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza menegaskan pihaknya tidak mengetahui maksud Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang menuding pengadaan lahan yang dilakukan oleh BUMD DKI diketahui dan menjadi tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ia menegaskan seluruh program pembangunan di Jakarta menjadi tanggung jawab seluruh unsur Pemprov DKI Jakarta termasuk DPRD DKI Jakarta. Sebab, proses penganggaran melibatkan dua unsur yakni Pemprov DKI selaku eksekutif dan DPRD DKI selaku legislatif.
"Ya, saya belum tahu atau paham ya maksud ketua DPRD menyampaikan demikian, yang pasti semua pembangunan di Kota Jakarta yang menjadi tanggung jawab kita bersama, antara eksekutif dengan legislatif, Pak Gubernur, saya, wakil gubernur, ada sekda dan seluruh walikota sampai kelurahan punya tugas fungsi masing-masing punya tanggung jawab masing-masing, di dewan juga demikian," kata Ariza di Balai Kota.
Baca juga: DPC Demokrat Banyumas Dukung AHY Desak KPU Tolak KLB Ilegal
Menurutnya, seluruh tugas pokok dan fungsi di Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki fungsi dan peranannya masing-masing sesuai dengan perundang-undangan.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengklarifikasi penyebutan namanya yang disebut terseret lingkaran korupsi dugaan pengadaan lahan yang dilakukan oleh Direktur Utama non aktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan.
Ia menegaskan tidak tahu-menahu terkait adanya penambahan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang bertambah dari semula Rp285 miliar menjadi Rp1,2 triliun.
Ia justru menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengetahui betul program-program di BUMD dan harus ikut bertanggung jawab terhadap proses pengadaan lahan itu. (OL-4)
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Jika PPP ingin kembali eksis, sudah sewajarnya harus membuka diri dengan merangkul semua pihak
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved