Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) memastikan dukungan sepenuhnya kepada kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Secara khusus, mereka menyambangi ke KPU Banyumas untuk menyerahkan daftar kepengurusan yang sah. Bahkan, apabila ada kepungurusan lain yang masuk, KPU diminta untuk menolaknya.
Ketua DPC Parti Demokrat Banyumas Susilo Rini mengatakan bahwa pihaknya sengaja datang ke KPU Banyumas untuk menyerahkan SK Kepengurusan yang sah dan mendukung sepenuhnya kepemimpinan AHY.
"Kami mendukung penuh AHY dan menolak KLB inkonstitusional. Oleh karena itu, kami datang ke KPU untuk memastikan bahwa kepengurusan yang sah adalah pendukung AHY. Barangkali jika ada kepengurusan lain yang diajukan ke KPU, mohon ditolak," tegas Rini pada saat audiensi dengan KPU Banyumas, Selasa (16/3).
Dijelaskan Rini, sampai sekarang pihaknya tegak lurus kepada AHY. Sampai sekarang, dia mengatakan belum ada yang mengatasnamakan kepengurusan Demokrat versi yang ilegal. Meski demikian, pihaknya melakukan antisipasi. "Karena itulah, jika ada yang ke KPU dan menyerahkan kepengurusan, kami mohon ditolak," katanya.
Sementara Ketua KPU Banyumas Imam Arif Setiadi mengatakan pihaknya mengacu pada aturan yang ada. "Dalam melangkah, KPU tentu mengacu ketentuan hukum yang berlaku. KPU juga hirarkis, sehingga kami tetap mengikuti kebijakan KPU pusat. Sejauh ini, kepengurusan Partai Demokrat yang diakui secara legal, dengan ketuanya AHY. Demikian juga dengan di Banyumas, DPC yang dakui adalah DPC kepemimpinan Ibu Susilo Rini," ujar dia.
Sampai sekarang, lanjutnya, tidak ada SK kepengurusan DPC Demokrat lainnya yang masuk ke KPU. Sehingga KPU tetap berpatokan pada DPC Demokrat yang telah terdata di KPU. (OL-13)
Baca Juga: Marzuki Alie: AHY Jangan Cengeng, Kalau Gak Bisa Mimpin Mundur
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kadernya untuk bergerak membuat program kreatif demi memperkuat dan memajukan UMKM.
Hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved