Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) memastikan dukungan sepenuhnya kepada kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Secara khusus, mereka menyambangi ke KPU Banyumas untuk menyerahkan daftar kepengurusan yang sah. Bahkan, apabila ada kepungurusan lain yang masuk, KPU diminta untuk menolaknya.
Ketua DPC Parti Demokrat Banyumas Susilo Rini mengatakan bahwa pihaknya sengaja datang ke KPU Banyumas untuk menyerahkan SK Kepengurusan yang sah dan mendukung sepenuhnya kepemimpinan AHY.
"Kami mendukung penuh AHY dan menolak KLB inkonstitusional. Oleh karena itu, kami datang ke KPU untuk memastikan bahwa kepengurusan yang sah adalah pendukung AHY. Barangkali jika ada kepengurusan lain yang diajukan ke KPU, mohon ditolak," tegas Rini pada saat audiensi dengan KPU Banyumas, Selasa (16/3).
Dijelaskan Rini, sampai sekarang pihaknya tegak lurus kepada AHY. Sampai sekarang, dia mengatakan belum ada yang mengatasnamakan kepengurusan Demokrat versi yang ilegal. Meski demikian, pihaknya melakukan antisipasi. "Karena itulah, jika ada yang ke KPU dan menyerahkan kepengurusan, kami mohon ditolak," katanya.
Sementara Ketua KPU Banyumas Imam Arif Setiadi mengatakan pihaknya mengacu pada aturan yang ada. "Dalam melangkah, KPU tentu mengacu ketentuan hukum yang berlaku. KPU juga hirarkis, sehingga kami tetap mengikuti kebijakan KPU pusat. Sejauh ini, kepengurusan Partai Demokrat yang diakui secara legal, dengan ketuanya AHY. Demikian juga dengan di Banyumas, DPC yang dakui adalah DPC kepemimpinan Ibu Susilo Rini," ujar dia.
Sampai sekarang, lanjutnya, tidak ada SK kepengurusan DPC Demokrat lainnya yang masuk ke KPU. Sehingga KPU tetap berpatokan pada DPC Demokrat yang telah terdata di KPU. (OL-13)
Baca Juga: Marzuki Alie: AHY Jangan Cengeng, Kalau Gak Bisa Mimpin Mundur
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved