Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) memastikan dukungan sepenuhnya kepada kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Secara khusus, mereka menyambangi ke KPU Banyumas untuk menyerahkan daftar kepengurusan yang sah. Bahkan, apabila ada kepungurusan lain yang masuk, KPU diminta untuk menolaknya.
Ketua DPC Parti Demokrat Banyumas Susilo Rini mengatakan bahwa pihaknya sengaja datang ke KPU Banyumas untuk menyerahkan SK Kepengurusan yang sah dan mendukung sepenuhnya kepemimpinan AHY.
"Kami mendukung penuh AHY dan menolak KLB inkonstitusional. Oleh karena itu, kami datang ke KPU untuk memastikan bahwa kepengurusan yang sah adalah pendukung AHY. Barangkali jika ada kepengurusan lain yang diajukan ke KPU, mohon ditolak," tegas Rini pada saat audiensi dengan KPU Banyumas, Selasa (16/3).
Dijelaskan Rini, sampai sekarang pihaknya tegak lurus kepada AHY. Sampai sekarang, dia mengatakan belum ada yang mengatasnamakan kepengurusan Demokrat versi yang ilegal. Meski demikian, pihaknya melakukan antisipasi. "Karena itulah, jika ada yang ke KPU dan menyerahkan kepengurusan, kami mohon ditolak," katanya.
Sementara Ketua KPU Banyumas Imam Arif Setiadi mengatakan pihaknya mengacu pada aturan yang ada. "Dalam melangkah, KPU tentu mengacu ketentuan hukum yang berlaku. KPU juga hirarkis, sehingga kami tetap mengikuti kebijakan KPU pusat. Sejauh ini, kepengurusan Partai Demokrat yang diakui secara legal, dengan ketuanya AHY. Demikian juga dengan di Banyumas, DPC yang dakui adalah DPC kepemimpinan Ibu Susilo Rini," ujar dia.
Sampai sekarang, lanjutnya, tidak ada SK kepengurusan DPC Demokrat lainnya yang masuk ke KPU. Sehingga KPU tetap berpatokan pada DPC Demokrat yang telah terdata di KPU. (OL-13)
Baca Juga: Marzuki Alie: AHY Jangan Cengeng, Kalau Gak Bisa Mimpin Mundur
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved