Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menolak keras rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melepas kepemilikan saham di perusahaan produksi minuman beralkohol (minol) PT Delta Djakarta Tbk. Alasannya, kepemilikan Pemprov DKI di perusahaan itu agar bisa mendapatkan data tentang distribusi minol di Ibu Kota.
Dengan begitu, Pemprov DKI dapat melakukan pengawasan terhadap peredaran minol. "Kalau kita tidak ada di dalam, kita enggak akan bisa mengawasi sampai ke tingkat RT, RW. Kan mereka yang punya data itu," kata Pras, sapaan karib Prasetio, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (2/3).
Lebih lanjut politikus PDIP itu menjelaskan bahwa kepemilikan 26,25% saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta bukan dari hasil membeli melainkan hibah dari pemerintah pusat untuk dikelola secara bijak.
Selain itu, kepemilikan saham di PT Delta membawa keuntungan bagi Pemprov DKI Jakarta yakni dari pembagian dividen setiap tahun yang nilainya bisa mencapai puluhan miliar.
"Itu kan bisa masuk ke kas daerah dan bisa digunakan untuk pembangunan. Jangan masukkan ke masalah halal dan haramnya. Kalau kita di luar, kita tidak bisa mengawasi juga. Bahaya itu, bisa liar nanti. Karena itu, tidak ada alasan yang urgensi untuk melepas. Kita diminta untuk mengelola secara bijak oleh pemerintah pusat, ya kita jalankan itu," tukasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan berencana untuk menjual saham di PT Delta Djakarta Tbk. Namun, rencana itu selalu dimentahkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta. (OL-14)
BMKG mengimbau kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah hingga akhir Januari 2026.
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Efektivitas OMC telah teruji pada saat puncak hujan akhir pekan lalu.
Pendekatan represif dan pengamanan tidak lagi memadai mulai menjadi arus utama dalam kebijakan daerah.
Pelaksanaan OMC dilakukan secara terukur dengan merujuk pada data prakiraan cuaca terbaru.
Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved