KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menolak keras rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melepas kepemilikan saham di perusahaan produksi minuman beralkohol (minol) PT Delta Djakarta Tbk. Alasannya, kepemilikan Pemprov DKI di perusahaan itu agar bisa mendapatkan data tentang distribusi minol di Ibu Kota.
Dengan begitu, Pemprov DKI dapat melakukan pengawasan terhadap peredaran minol. "Kalau kita tidak ada di dalam, kita enggak akan bisa mengawasi sampai ke tingkat RT, RW. Kan mereka yang punya data itu," kata Pras, sapaan karib Prasetio, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (2/3).
Lebih lanjut politikus PDIP itu menjelaskan bahwa kepemilikan 26,25% saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta bukan dari hasil membeli melainkan hibah dari pemerintah pusat untuk dikelola secara bijak.
Selain itu, kepemilikan saham di PT Delta membawa keuntungan bagi Pemprov DKI Jakarta yakni dari pembagian dividen setiap tahun yang nilainya bisa mencapai puluhan miliar.
"Itu kan bisa masuk ke kas daerah dan bisa digunakan untuk pembangunan. Jangan masukkan ke masalah halal dan haramnya. Kalau kita di luar, kita tidak bisa mengawasi juga. Bahaya itu, bisa liar nanti. Karena itu, tidak ada alasan yang urgensi untuk melepas. Kita diminta untuk mengelola secara bijak oleh pemerintah pusat, ya kita jalankan itu," tukasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan berencana untuk menjual saham di PT Delta Djakarta Tbk. Namun, rencana itu selalu dimentahkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta. (OL-14)
