Berita Terbaru Kepala Daerah Hari Ini

Pakar Hukum Tata Negara: Sah TNI/Polri Jabat Kepala Daerah

Bagi Margarito soal demokrasi, legitimasi, itu bukan konsep hukum tata negara. Itu konsep politik dan konsep sosiologi.

Putusan MK Tidak Mewajibkan Pemerintah Terbitkan PP Pengisian PJ Kepala Daerah

Hal ini dikatakan oleh Umbu Rauta, Pakar Hukum Tata Negara dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Tata Negara, UKSW Salatiga, hari ini, hari ini.

TNI/Polri Aktif duduki Jabatan Sipil Jadi Ancaman Bagi Demokrasi

Lucius mengungkapkan penunjukan itu tidak sesuai dengan semangat dan amanat reformasi. Selain itu, juga melanggar aturan.

Kemendagri Bersikukuh Tempatkan Prajurit TNI aktif jadi Penjabat Kepala Daerah

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjelaskan proses pengangkatan itu telah dilakukan mempedomani sejumlah regulasi dan prosedur yang diatur.

Selesaikan Polemik Penjabat Kepala Daerah dengan Penguatan Birokrasi Sipil

Mengintegrasikan politik kepemiluan agar dapat segera serentak melaksanakan hajat politiknya.

Koalisi Sipil Desak Penunjukan TNI/Polri Aktif Jadi Pj Kepala Daerah Dibatalkan

Aturan dalam UU TNI dan UU Polri juga jelas melarang para perwira aktif untuk menduduki jabatan-jabatan sipil.

DPR Pertanyakan Penunjukan Perwira TNI Aktif Sebagai Pj Bupati Seram Barat

Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan kebijakan Mendagri yang menunjuk perwira aktif yakni Brigjen Chandra As'aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Barat.

Pemerintah Perlu Segera Terbitkan Aturan Jelas Penunjukan Penjabat 

"Pemerintah perlu segera membuat PP sebagai bentuk konkret perbaikan penunjukan Pj yang bersifat transparan dengan proses seleksi terbuka,"

Kemendagri Perkuat Kapasitas Staf Ahli Kepala Daerah

Mengingat, staf ahli berperan sebagai pemberi saran kebijakan terhadap kepala daerah. Staf ahli juga dapat mengintervensi kebijakan di daerah, agar semakin baik.

Penjabat Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif Abaikan Putusan MK

PENUNJUKAN penjabat yang masih aktif di institusi TNI maupun Polri sebagai kepala daerah, menyalahi ketentuan karena dianggap mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Penunjukan Perwira Aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah Abaikan Supremasi Sipil

Mengembalikan TNI dan Polri ke ranah politik sipil mengingkari semangat reformasi. Salah satu amanat reformasi adalah menghapuskan dwi fungsi TNI/Polri dan memperkuat supremasi sipil.

Kemendagri Didesak Segera Akhiri Polemik Pelantikan Pj Kepala Daerah

Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar Pemerintah melakukan proses seleksi secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik.

Dwidjono Sebut Mardani tak Terima Gratifikasi Izin Tambang

JPU Salam menanyakan hal itu untuk menghindari adanya polemik yang muncul efek dari perkara yang tengah berjalan

Azyumardi Azra Sebut Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Bertolak Belakang dengan Reformasi

Menurutnya, pengangkatan penjabat untuk menggantikan posisi kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum pemilihan 2024 mengingkari prinsip otonomi daerah

DPR Bakal Panggil Mendagri Soal Pelantikan 5 Penjabat Gubernur

Doli belum mengungkap hal apa saja yang akan didalami dalam pemanggilan tersebut. Jadwal pemanggilan juga belum dipastikan.

Politikus Gerindra: Fadil Imran Belum Cukup Pahami Kondisi Jakarta

Politikus Gerindra DKI, Mohamad Taufik, melihat Fadil Imran belum cukup memahami kondisi Jakarta. Sehingga masih ada sosok lain seperti Kasetpres Heru Budi Hartono.

Polikus Gerindra Sebut Kasetpres Sosok Tepat Jadi Pj Gubernur DKI

Mohamad Taufik menilai sosok Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono merupakan figur yang tepat menjabat sebagai Penjabat Gubernur (Pj) DKI menggantikan Anies Baswedan.

Pj Kepala Daerah Diizinkan Rotasi ASN

Hal itu hanya berlaku bagi ASN yang enggan mendukung program strategis nasional.

Kemendagri: Pj Kepala Daerah Tidak Bisa Maju Pilkada 2024

Larangan pj kepala daerah mencalonkan diri di pilkada tercantum dalam pasal 7 ayat (2) huruf q UU Pilkada

Jokowi Punya Tim Internal dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Akmal menyebut terdapat 662 pejabat tinggi madya di Indonesia yang berpeluang menjadi pj gubernur. Oleh karenannya dibentuk tim untuk memetakan sosok yang paling berkompeten sebagai pj.

Digitalisasi Pembayaran: Jalan Sunyi Menuju Dunia Pasca-Dolar

Ramadan dan Ujian Kepekaan Kita

Pendidikan Tinggi dan Kecendekiawanan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia