Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS senior Partai Gerindra DKI, Mohamad Taufik mengatakan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, berpeluang menjadi Penjabat Gubernur (Pj) DKI menggantikan Anies Baswedan.
Namun, ia melihat Fadil belum cukup memahami kondisi Jakarta. Sehingga masih ada sosok lain seperti Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono yang dinilai memenuhi kebutuhan menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta ini.
“Iya kemungkinan pasti ada itu kewenagnan presiden, Kapolda mungkin-mungkin saja. Tapi kalau merujuk kriteria yang saya sebutkan tadi itu pandangan saya, saya kira yang paling dekat itu Heru,” kata Taufik kepada wartawan, Selasa (17/5).
Menurutnya, yang layak untuk menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta adalah sosok yang sudah memahami Jakarta.
“Kapolda Metro, kan dia belum pernah menjadi pejabat di Jakarta. Karena mengawal Jakarta itu ya harus yang udah paham,” jelasnya.
Baca juga: Polikus Gerindra Sebut Kasetpres Sosok Tepat Jadi Pj Gubernur DKI
Taufik menilai Heru memiliki keunggulan lebih komplit dibandingkan dua calon lain yang disebut-sebut. Yakni Deputi IV KSP yang juga Eks Timses Presiden Jokowi, Juri Ardiantoro dan Sekda DKI Marulah Mattali.
Taufik mengatakan, dari tiga nama tersebut, Heru merupakan sosok yang tepat untuk diberi amanah menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.
"Dari 3 nama calon pejabat Gubernur DKI, Heru yang paling tepat," ujarnya.
Taufik mengungkapkan alasannya. Kata dia, Heru memiliki tiga keunggulan sekaligus dibanding dua calon lain.
Ada tiga keunggulan Heru yakni pernah berkarier sejak jadi staf hingga sebagai pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Heru juga memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Apalagi ia kini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.
"Pertama, dia paham Pemda DKI karena pernah menjadi pejabat di DKI. Dia memulai karir dari bawah sampai wali kota dan bahkan sampai pada kepala badan di tinggkat propinsi," katanya.
Kedua, ia tak menampik kedekatan Heru dengan Presiden Jokowi yang sudah terjalin sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI. Kedekatannya itu kian erat saat ia diboyong ke istana negara dan menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.
Heru juga memiliki komunikasi yang baik dengan DPRD DKI sejak lama. Sehingga akan memudahkan tugasnya saat diberi amanah menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.
"Ketiga, sudah barang tentu kompetensinya memadai dan punya banyak relasi dengan para anggota legislatif," ujarnya. (Hld/OL-09)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
BMKG menetapkan status waspada untuk DKI Jakarta pada Minggu 15 Februari 2026. Simak rincian prakiraan cuaca dan potensi hujan lebat di sini.
PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) mengunci pasokan pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa tantangan polusi di Ibu Kota semakin kompleks, sehingga regulasi lama seperti Perda Nomor 2 Tahun 2005 sudah tidak lagi memadai.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan jaminan keamanan bagi 270.000 warga Jakarta pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
Satpol PP DKI Jakarta menjangkau 178 PPKS hingga 9 Februari 2026. Penjangkauan akan ditingkatkan menjelang Ramadan demi ketertiban dan perlindungan sosial warga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved