Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
POLITIKUS senior Partai Gerindra DKI, Mohamad Taufik mengatakan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, berpeluang menjadi Penjabat Gubernur (Pj) DKI menggantikan Anies Baswedan.
Namun, ia melihat Fadil belum cukup memahami kondisi Jakarta. Sehingga masih ada sosok lain seperti Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono yang dinilai memenuhi kebutuhan menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta ini.
“Iya kemungkinan pasti ada itu kewenagnan presiden, Kapolda mungkin-mungkin saja. Tapi kalau merujuk kriteria yang saya sebutkan tadi itu pandangan saya, saya kira yang paling dekat itu Heru,” kata Taufik kepada wartawan, Selasa (17/5).
Menurutnya, yang layak untuk menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta adalah sosok yang sudah memahami Jakarta.
“Kapolda Metro, kan dia belum pernah menjadi pejabat di Jakarta. Karena mengawal Jakarta itu ya harus yang udah paham,” jelasnya.
Baca juga: Polikus Gerindra Sebut Kasetpres Sosok Tepat Jadi Pj Gubernur DKI
Taufik menilai Heru memiliki keunggulan lebih komplit dibandingkan dua calon lain yang disebut-sebut. Yakni Deputi IV KSP yang juga Eks Timses Presiden Jokowi, Juri Ardiantoro dan Sekda DKI Marulah Mattali.
Taufik mengatakan, dari tiga nama tersebut, Heru merupakan sosok yang tepat untuk diberi amanah menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.
"Dari 3 nama calon pejabat Gubernur DKI, Heru yang paling tepat," ujarnya.
Taufik mengungkapkan alasannya. Kata dia, Heru memiliki tiga keunggulan sekaligus dibanding dua calon lain.
Ada tiga keunggulan Heru yakni pernah berkarier sejak jadi staf hingga sebagai pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Heru juga memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Apalagi ia kini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.
"Pertama, dia paham Pemda DKI karena pernah menjadi pejabat di DKI. Dia memulai karir dari bawah sampai wali kota dan bahkan sampai pada kepala badan di tinggkat propinsi," katanya.
Kedua, ia tak menampik kedekatan Heru dengan Presiden Jokowi yang sudah terjalin sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI. Kedekatannya itu kian erat saat ia diboyong ke istana negara dan menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.
Heru juga memiliki komunikasi yang baik dengan DPRD DKI sejak lama. Sehingga akan memudahkan tugasnya saat diberi amanah menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.
"Ketiga, sudah barang tentu kompetensinya memadai dan punya banyak relasi dengan para anggota legislatif," ujarnya. (Hld/OL-09)
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung segera membuka rekrutmen Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Keselamatan.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan Jakarta dan Amerika sepakat menjalin kerja sama di tiga sektor. Masing-masing yakni sektor pangan, transportasi dan pendidikan
KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta proses rekrutmen Pegawai Penunjang Layanan Publik (PJLP) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dilakukan tanpa pungli
DPRD DKI Jakarta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan masa reses ke-3 masa persidangan III tahun sidang 2024-2025 dalam rapat paripurna.
Menurut dia, Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 telah resmi ditetapkan sebagai Perda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved