Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI II DPR berencana memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pelantikan lima penjabat kepala daerah. Lima penjabat tersebut dilantik pada Kamis, 12 Mei 2022.
"Akan diagendakan kita mengundang Mendagri khusus bicara soal itu," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari ini.
Doli belum mengungkap hal apa saja yang akan didalami dalam pemanggilan tersebut. Jadwal pemanggilan juga belum dipastikan. "Jadi nanti dalam waktu dekat kita akan sepakati (jadwalnya)," ucap Doli.
Politikus Partai Golkar itu menilai pengangkatan penjabat kepala daerah merupakan isu strategis. Terlebih, ratusan penjabat kepala daerah akan diresmikan sepanjang 2022 hingga 2023.
Baca juga: Masuki Masa Sidang, DPR Soroti Hepatitis Akut hingga Pemilu 2024
"Penjabat kepala daerah dengan jumlah yang banyak untuk tahun 2022 dan 2023 itu kan menjadi strategis dan sekaligus sensitif. Karena mereka ini kan akan menjabat kepala daerah sampai pada pelaksanaan Pemilu 2024," ujar Doli.
Mendagri Tito Karnavian resmi melantik lima penjabat kepala daerah pada Kamis, 12 Mei 2022. Mereka dilantik di Ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri.
Kelima penjabat kepala daerah tersebut, yaitu Al Muktabar menjadi Pj Gubernur Banten, Ridwan Djamaluddin menjadi Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Akmal Malik menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat, Hamka Hendra Noer menjadi Pj Gubernur Gorontalo, dan Komisaris Jenderal (Purn) Paulus Waterpauw menjadi Pj Gubernur Papua Barat. (OL-4)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Dalam penangkapan sejumlah pihak lainnya, KPK turut menyita Rp800 juta. Jika ditotal, barang bukti dalam OTT ini mencapai Rp1,6 miliar.
KPK sudah menggelar ekspose dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Kasus rasuah dalam OTT itu adalah pemerasan.
Dalam kasus ini, ada juga uang yang disita oleh tim penangkapan.
Jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memiliki kewenangan untuk menetapkan wakil gubernur menjadi gubernur definitif.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT.
Menurut Sultan, keberatan yang diajukan oleh para Gubernur tersebut sangat beralasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved