Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya untuk mengendalikan inflasi di daerah
"Pandemi telah mengajarkan sisi kepemimpinan yang baik. Bagaimana me-manage di tengah segala keterbatasan."
Laporan Ombudsman RI itu mengenai dugaan maladministrasi dalam penunjukan dan pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Kemendagri.
Kemendagri seolah-olah menjadikan pengangkatan Pj kepala daerah sebagai proses birokratis biasa. Padahal, proses tersebut menyangkut nasib masyarakat di suatu wilayah.
Forum ini memfasilitasi kerja sama semua pemangku kepentingan industri hulu migas nasional, untuk memperkuat kapasitas nasional.
"Lanjutkan terus dengan upaya mengembangkan UMKM, mulai dari membuat regulasi yang pro kepada UMKM, perizinan mudah,"
Guspardi Gaus menyarankan pemerintah dalam memilih penjabat (Pj) kepala daerah, selain mempertimbangkan kapabilitas dan kualitas, juga harus memperhatikan faktor independensi.
Dudung mengemukakan bahwa Mayjen Achmad memilih pensiun empat hari silam.
Syahrial bakal mendekam di sana selama empat tahun penjara.
Firli Bahuri mengingatkan kepada 48 penjabat kepala daerah soal titik rawan korupsi dalam pengelolaan dan pelaksanaan program di daerah.
"Yang penting beli produk lokal dulu. Saya setuju banget dengan peringatan presiden. Elek yo ben. Nek elek yo balikne njaluk ijol. Tentu lama-lama ini akan membawa perubahan,"
Gubernur Aceh periode 2012 -2017, dr Zaini Abdullah, mengatakan, untuk jadi Pj Gubernur Aceh pada Juli tahun 2022, haruslah orang yang paham akan kondisi Aceh saat ini.
Presiden tidak ingin ada masalah terutama terkait anggaran yang tidak cukup.
Presiden Joko Widodo menekankan kepada seluruh penjabat (Pj) kepala daerah untuk bersikap netral dalam menjalankan tugas memimpin wilayah.
"Yang keberatan itu bisa meminta penjelasan yang lebih rinci kepada MK seperti apa pasal yang mengatur pj itu apakah menyangkut status TNI-Polri aktif atau keberadaannya supaya tidak bias."
Kemendagri akhirnya merespons soal adanya laporan dugaan maladministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah (Pj Kdh), oleh KontraS, ICW dan Perludem kepada Ombudsman.
KontraS meminta Ombudsman RI agar segera mengambil tindakan terhadap Menteri Dalam Negeri terkait dugaan maladministrasi penjabat (Pj) kepala daerah.
Kemendagri) akhirnya merespons soal adanya laporan dugaan maladministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah (Pj Kdh), oleh KontraS, ICW dan Perludem kepada Ombudsman.
Adapun laporan itu dibuat oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Rakornas digelar sebagai media penyebarluasan informasi kebijakan dan regulasi terkini pengelolaan keuangan daerah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved