Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyebut Achmad Marzuki telah pensiun dini sebelum dilantik sebagai Penjabat Gubernur Aceh, Rabu (6/7)
“Beliau sudah pensiun dini,” tutur Dudung, Selasa (5/7).
Adapun pangkat terakhir Achmad ialah Mayor Jenderal TNI dengan jabatan terakhir sebagai Asisten Teritorial Kasad sejak 17 November 2021 hingga 25 Maret 2022.
Dudung mengemukakan bahwa Mayjen Achmad memilih pensiun sejak empat hari silam. Dudung juga mengaku tak ambil pusing sikap Achmad yang pilih pensiun dini dari TNI.
Dudung menilai Achmad dibutuhkan oleh masyarakat Aceh. “Yang bersangkutan mantan Pangdam Aceh dan masyarakat menghendaki beliau. Saya pikir tak masalah demi kepentingan rakyat Aceh,” tandasnya.
Kemendagri bakal melantik Mayjen Achmad Marzuki menjadi penjabat Gubernur (Pj) Provinsi Aceh di Gedung DPR Aceh, esok
Mayjen Achmad Marzuki yang ditunjuk untuk menjadi Pj Gubernur Aceh merupakan seorang perwira tertinggi di TNI AD.
Lulusan TNI angkatan 1989 itu sempat bertugas sebagai Tenaga Ahli Pengkaji bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas.
Kemudian, Achmad meraih pangkat Mayjen atau bintang dua saat menjabat sebagai Pangdivid 3/Kostrad periode 2018-2020.
Setelah itu, pria kelahiran Bandung 24 Februari 1967 itu bertugas menjadi Pangdam Iskandar Muda pada 2020 silam. Kemudian, Achmad dimutasi menjadi Teritorial KSAD pada 17 November 2021 hingga 25 Maret 2022.
Terakhir, Achmad menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengkaji bidang Kewaspadaan Nasional pada 25 Maret 2022. (OL-8)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved