Kamis 07 Juli 2022, 12:26 WIB

Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Faktor Independensi Pilih Pj Kepala Daerah

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Faktor Independensi Pilih Pj Kepala Daerah

Ist/DPR
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.

 

ANGGOTA Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyarankan pemerintah dalam memilih penjabat (Pj) kepala daerah, selain mempertimbangkan kapabilitas dan kualitas, juga harus memperhatikan faktor independensi.

Dia menilai, aspek independensi sangat penting untuk diperhatikan demi menjaga netralitas  pemerintah daerah menjelang Pemilihan serentak pada Pemilu 2024. 

"Hal ini juga menghindari adanya oknum penjabat kepala daerah yang menjadi bagian dari tim sukses partai politik tertentu," kata Guspardi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, aspek independensi merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pemilihan Pj kepala daerah untuk meminimalisasi potensi terjadinya politisasi birokrasi di daerah.

Guspardi juga berharap pemerintah pusat bersikap independen dalam memilih Pj kepala daerah seperti amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).  

Baca juga: Komisi V DPR Dorong Evaluasi Pelayanan Masyarakat Sektor Perkeretaapian

"Dalam UU ASN ditegaskan bahwa para ASN harus memiliki integritas, kapabilitas, dan independen dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena salah satu tugas Pj kepala daerah adalah mengawal ASN dan birokrasi agar tetap bekerja netral di tengah proses tahapan Pemilu 2024," ujarnya.

Menurut dia, pemilihan Pj kepala daerah yang mengutamakan aspek independensi juga dapat menjadi warisan yang baik bagi Presiden Joko Widodo yang akan mengakhiri masa jabatannya di 2024. 

Dia menilai, Presiden akan dipandang sebagai orang yang independen dan bersikap sebagai negarawan karena tidak mau menjadikan Pj kepala daerah dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

"Karena berposisi sebagai Presiden, beliau tentu akan bersikap sebagai  negarawan yang tidak mau menjadikan ranah pemilihan pejabat kepala daerah dimanfaatkan sebagai 'lahan' memenangkan partai politik tertentu," ujarnya. (RO/OL-09)

Baca Juga

MI/ Ramdani

Komnas HAM Cari Cara Periksa Istri Sambo Agar Tak Trauma

👤MGN 🕔Senin 15 Agustus 2022, 23:57 WIB
Beka mengatakan pemeriksaan Putri bakal dibantu dengan Komisi Nasional (Komnas)...
Antara

Kominfo Blokir 3.164 Sebaran Hoaks Vaksin Covid-19

👤MGN 🕔Senin 15 Agustus 2022, 22:34 WIB
Kominfo memerinci 2.934 sebaran hoaks vaksin covid-19 di Facebook. Kemudian 136 hoaks vaksin covid-19 di...
Dok. BPIP

Presiden Kukuhkan Calon Paskibraka Menjadi Paskibraka Tahun 2022 

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 15 Agustus 2022, 21:26 WIB
Dalam momen pengukuhan, Presiden berharap Paskibraka di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu mendapatkan rahmat dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya