Berita Terbaru Kepala Daerah Hari Ini

DPR Pertanyakan Penunjukan Perwira TNI Aktif Sebagai Pj Bupati Seram Barat

Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan kebijakan Mendagri yang menunjuk perwira aktif yakni Brigjen Chandra As'aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Barat.

Pemerintah Perlu Segera Terbitkan Aturan Jelas Penunjukan Penjabat 

"Pemerintah perlu segera membuat PP sebagai bentuk konkret perbaikan penunjukan Pj yang bersifat transparan dengan proses seleksi terbuka,"

Kemendagri Perkuat Kapasitas Staf Ahli Kepala Daerah

Mengingat, staf ahli berperan sebagai pemberi saran kebijakan terhadap kepala daerah. Staf ahli juga dapat mengintervensi kebijakan di daerah, agar semakin baik.

Penjabat Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif Abaikan Putusan MK

PENUNJUKAN penjabat yang masih aktif di institusi TNI maupun Polri sebagai kepala daerah, menyalahi ketentuan karena dianggap mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Penunjukan Perwira Aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah Abaikan Supremasi Sipil

Mengembalikan TNI dan Polri ke ranah politik sipil mengingkari semangat reformasi. Salah satu amanat reformasi adalah menghapuskan dwi fungsi TNI/Polri dan memperkuat supremasi sipil.

Kemendagri Didesak Segera Akhiri Polemik Pelantikan Pj Kepala Daerah

Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar Pemerintah melakukan proses seleksi secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik.

Dwidjono Sebut Mardani tak Terima Gratifikasi Izin Tambang

JPU Salam menanyakan hal itu untuk menghindari adanya polemik yang muncul efek dari perkara yang tengah berjalan

Azyumardi Azra Sebut Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Bertolak Belakang dengan Reformasi

Menurutnya, pengangkatan penjabat untuk menggantikan posisi kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum pemilihan 2024 mengingkari prinsip otonomi daerah

DPR Bakal Panggil Mendagri Soal Pelantikan 5 Penjabat Gubernur

Doli belum mengungkap hal apa saja yang akan didalami dalam pemanggilan tersebut. Jadwal pemanggilan juga belum dipastikan.

Politikus Gerindra: Fadil Imran Belum Cukup Pahami Kondisi Jakarta

Politikus Gerindra DKI, Mohamad Taufik, melihat Fadil Imran belum cukup memahami kondisi Jakarta. Sehingga masih ada sosok lain seperti Kasetpres Heru Budi Hartono.

Polikus Gerindra Sebut Kasetpres Sosok Tepat Jadi Pj Gubernur DKI

Mohamad Taufik menilai sosok Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono merupakan figur yang tepat menjabat sebagai Penjabat Gubernur (Pj) DKI menggantikan Anies Baswedan.

Pj Kepala Daerah Diizinkan Rotasi ASN

Hal itu hanya berlaku bagi ASN yang enggan mendukung program strategis nasional.

Kemendagri: Pj Kepala Daerah Tidak Bisa Maju Pilkada 2024

Larangan pj kepala daerah mencalonkan diri di pilkada tercantum dalam pasal 7 ayat (2) huruf q UU Pilkada

Jokowi Punya Tim Internal dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Akmal menyebut terdapat 662 pejabat tinggi madya di Indonesia yang berpeluang menjadi pj gubernur. Oleh karenannya dibentuk tim untuk memetakan sosok yang paling berkompeten sebagai pj.

KPK: Pj Kepala Daerah Bakal Berkualitas Jika Prosesnya Tanpa Korupsi

KPK khawatir adanya kepentingan yang merugikan rakyat setelah menjabat jika dari proses pemilihan sudah koruptif.

Mendagri: MK Tidak Wajibkan Aturan Turunan Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Tito Karnavian menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak mewajibkan pemerintah untuk membuat aturan turunan pengisian penjabat (Pj.) kepala daerah tetapi hanya mempertimbangkan.

Ini Penjelasan Mendagri Tidak Terbitkan Aturan Rinci soal Penjabat Kepala Daerah Seperti Diminta MK

Menurut Tito, karena MK hanya menyebutkan mempertimbangkan, kebijakan yang diambil terkait penunjukkan PJ ini merupakan diskresi dari pemerintah

Kemendagri sebaiknya Susun PP untuk Penjabat Kepala Daerah Berikutnya

Sebaiknya 266 penjabat kepala daerah yang masih tersisa dan akan dilantik melalui mekanisme PP yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Anggota DPR Ingatkan Mendagri Perihal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Guspardi Gaus mengingatkan agar pemerintah secara khusus Kemendagri dapat menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengangkatan penjabat (PJ) kepala daerah.

PJ Kepala Daerah akan Dievaluasi Setiap 3 Bulan

"(Evaluasi) tiga bulan sekali sesuai undang-undang. Dari situ kita lakukan evaluasi. Apakah performancenya bagus atau tidak," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

Refleksi 80 Tahun Indonesia Merdeka: Menjaga Kedaulatan Bangsa melalui Bahasa Indonesia

The Old Soldier Never Die, Kenangan untuk Mayor Jenderal TNI (Purn) IGK Manila

Manuver Megawati: Kasih Sayang atau Kelemahan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia