Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan setiap kepala daerah harus memiliki program prioritas sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dan masyarakatnya.
Menurutnya program tersebut dilakukan untuk menghadirkan pelayanan publik yang dapat dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat.
"Tidak ada gubernur, bupati, maupun wali kota yang sukses jika birokrasinya tidak kompak. Untuk itu setiap kepala daerah, setiap pemda, perlu menentukan skala prioritas," katanya saat memberikan pengarahan kepada jajaran ASN se-Provinsi Kepri di Kota Tanjungpinang, Rabu (26/10).
Menurutnya, kunci dari kesuksesan program adalah pemimpin paham visi dan misi dan dapat menentukan skala prioritas. Program prioritas ini akan mempermudah dalam bekerja dan mengukur keberhasilan.
“Banyak yang terlihat sibuk tapi kurang produktif. Anggaran habis tapi hasilnya tidak tercapai,” tuturnya.
Dia menegaskan, reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan secara silo. Perlu komitmen dan kekompakan dari setiap lapisan birokrasi untuk dapat mewujudkan birokrasi yang cepat dan lincah seperti yang diharapkan oleh Presiden RI Joko Widodo.
Ia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo berpesan agar birokrasi tidak hanya jadi tumpukan kertas atau dokumen. Melainkan birokrasi harus bisa bermanfaat dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Baca juga : Kepala BPIP Berikan Pesan Dalam Memupuk dan Memperkokoh Toleransi
Salah satu contoh birokrasi yang berdampak nyata adalah perizinan yang mudah untuk pelayanan, serta transformasi digital dari segala aspek pemerintahan.
"Reformasi birokrasi itu bagian dari urat nadi pelayanan publik. Pencapaian tujuan, program prioritas harapan masyarakat itu akan berjalan dengan baik kalau birokrasinya baik pula," ucapnya.
Mantan Bupati Banyuwangi itu mengatakan skala prioritas menjadi hal wajib yang harus ditentukan oleh kepala daerah, khususnya di Provinsi Kepri. Hal tersebut dikarenakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik dalam hal pelayanan dan pembangunan fasilitas publik, terdapat keterbatasan dalam anggaran, kekuasaan, hingga kewenangan yang dimiliki daerah.
"Banyak yang penting, namun kita harus mendahulukan yang genting," jelasnya.
Anas juga berpesan kepada jajaran ASN di semua kabupaten/kota se-Provinsi Kepri agar dalam hal pembangunan infrastruktur maupun fasilitas publik, pemerintah daerah harus mengutamakan kearifan lokal dari daerahnya.
Ia mengatakan diferensiasi atau pembedaan juga menjadi hal yang patut dipertimbangkan dalam membangun suatu daerah.
"Buatlah diferensiasi. Tidak usah fotokopi daerah lain, karena ruh daerah tersebut ada di dalam kearifan lokalnya. Mari kita membangun daerah dengan hati dan kearifan lokalnya," pungkas Anas. (Ant/OL-7)
Sebanyak 134 peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro) mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD).
Beredar kabar tiga nama calon menteri berasal dari PDI akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. . Mereka ialah Budi Gunawan, Azwar Anas, hingga Olly Dondokambey.
PRESIDEN RI Joko Widodo mengkaji ulang pemindahan ribuan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bulan ini
Menpan RB Azwar Anas megnatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menpan-Rebiro Abdullah Azwar Anas mengatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) segera rampung. Kemenpan-Rebiro telah melakukan uji publik.
Pada 38 kementerian/lembaga yang akan pindah, jumlah masing-masing eselon I akan berbeda-beda.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
EDITORIAL Media Indonesia (14/6/2025) berjudul ‘Bertransaksi dengan Keadilan’ menyodorkan perspektif kritis di balik rencana penaikan gaji hakim oleh negara.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
Persertanya adalah kepala daerah yang baru saja dilantik lewat pemungutan suara ulang (PSU) dan belum mengikuti retret gelombang pertama seperti Gubernur Bali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved