Rabu 23 November 2022, 19:31 WIB

MK Tolak Gugatan Bupati Mandailing Soal Masa Jabatan Kepala Daerah

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
MK Tolak Gugatan Bupati Mandailing Soal Masa Jabatan Kepala Daerah

MI/Adam Dwi
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin sidang pengujian materiil KUHP.

 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2-14 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Wali Kota Menjadi UU.

“Permohonan para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” tegas Ketua MK Anwar Usman, yang memimpin sidang, Rabu (23/11).

Adapun pemohon merupakan Bupati Mandailing Natal Muhammad Ja’far Sukhairi Nasution. Ja’far merasa tidak adanya perlakuan yang sama bagi semua kepala daerah. Khususnya, tentang masa waktu menjabat dan mengabdi sebagai pemimpin di daerah.

Baca juga: KPU Jamin Tak Sembarang Verifikasi Faktual Lewat Video Call

Pemohon juga berkeyakinan bahwa Pemilu 2024 lebih tepat apabila 270 kepala daerah yang belum genap lima tahun menjabat, dilanjutkan hingga selesai waktu masa lima tahun.

Kemudian, jelang pemilu pada 2029, seluruh kepala daerah yang habis masa baktinya dilanjutkan oleh Penjabat (Pj) hingga 2029. Menurut MK, Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, pilkada yang demokratis, persamaan kedudukan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin UUD 1945.

“Dengan demikian, permohonan para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," imbuh Anwar.

Baca juga: PPP: Penentuan Capres di KIB Masih Berlangsung

Majelis Hakim Suhartoyo menjelaskan terdapat perbedaan alasan permohonan para pemohon dengan sejumlah permohonan yang telah diputus oleh MK sebelumnya.

Para pemohon menguraikan mengenai rezim pemilu dengan waktu lima tahun sekali dan pemilihan kepala daerah pada 2024 berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi peserta Pilkada 2020.

“Menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan a quo dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya,” jelas Suhartoyo.(OL-11)

Baca Juga

MI/ANDRI WIDIYANTO

Pernah Disebut Merugi Rp106 Triliun, Pengacara Bos Indosurya: Faktanya Rp16 Triliun

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 10 Desember 2022, 10:50 WIB
“Jadi ahli mengatakan kerugiannya itu Rp16 triliun, bukan Rp106 triliun. Nah bahkan kalau mengacu pada data PKPU jadi kerugiannya...
Dok. DPR RI

Komisi III DPR Disebut akan Panggil BNPT Minta Klarifikasi soal Bom Astanaanyar

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 10 Desember 2022, 09:18 WIB
Pihaknya akan menanyakan BNPT perihal program pembinaan deradikalisasi yang dijalankannya, termasuk koordinasi intelijen institusi tersebut...
Dok. DPR RI

Penyusunan Anggaran Berbasis Gender Ikut Berperan Wujudkan Demokrasi

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 10 Desember 2022, 09:07 WIB
Praktik GRB dilakukan di Indonesia sejak 2009 melalui pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran yang berperan sebagai alat untuk...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya