MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2-14 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Wali Kota Menjadi UU.
“Permohonan para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” tegas Ketua MK Anwar Usman, yang memimpin sidang, Rabu (23/11).
Adapun pemohon merupakan Bupati Mandailing Natal Muhammad Ja’far Sukhairi Nasution. Ja’far merasa tidak adanya perlakuan yang sama bagi semua kepala daerah. Khususnya, tentang masa waktu menjabat dan mengabdi sebagai pemimpin di daerah.
Baca juga: KPU Jamin Tak Sembarang Verifikasi Faktual Lewat Video Call
Pemohon juga berkeyakinan bahwa Pemilu 2024 lebih tepat apabila 270 kepala daerah yang belum genap lima tahun menjabat, dilanjutkan hingga selesai waktu masa lima tahun.
Kemudian, jelang pemilu pada 2029, seluruh kepala daerah yang habis masa baktinya dilanjutkan oleh Penjabat (Pj) hingga 2029. Menurut MK, Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, pilkada yang demokratis, persamaan kedudukan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin UUD 1945.
“Dengan demikian, permohonan para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," imbuh Anwar.
Baca juga: PPP: Penentuan Capres di KIB Masih Berlangsung
Majelis Hakim Suhartoyo menjelaskan terdapat perbedaan alasan permohonan para pemohon dengan sejumlah permohonan yang telah diputus oleh MK sebelumnya.
Para pemohon menguraikan mengenai rezim pemilu dengan waktu lima tahun sekali dan pemilihan kepala daerah pada 2024 berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi peserta Pilkada 2020.
“Menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan a quo dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya,” jelas Suhartoyo.(OL-11)
