Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI penggerak ekosistem digital yang berdaya saing global, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) senantiasa mendukung penuh terwujudnya transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, melalui penyelenggaraan Borneo Digital Summit 2025, bertempat di Balikpapan, pada Kamis (3/7). Kegiatan ini menjadi forum strategis yang membuka rangkaian inisiatif digitalisasi di wilayah Kalimantan, dengan mengusung tema “Lead the Change, Win the Future: Digital Victory in B2B”.
Acara dihadiri oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Akmal Malik, M.Si., Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB Cahyono Tri Birowo, ST.,MTI., Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi Aris Kurniawan, S.Sos., M.Comn., Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri Ir. Suprayitno, MA. Turut hadir Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur Network Telkom Nanang Hendarno, Direktur Human Capital Management Telkom Henry Christiadi, dan EVP Telkom Regional IV Kalimantan Rachmad Dwi Hartanto.
Fokus utama acara ini adalah percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah sebagai fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan partisipatif. Telkom hadir sebagai katalisator digitalisasi, menyediakan infrastruktur digital, solusi terintegrasi, dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah.
Pada sambutannya, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyampaikan bahwa Borneo Digital Summit merupakan wujud komitmen dan kolaborasi TelkomGroup untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah di Kalimantan. “Telkom bukan saja penggerak untuk transformasi digital, tetapi juga institusi strategis pemerintah yang memiliki kewajiban dan tugas untuk menjadi katalis perkembangan digital di Indonesia. Tugas tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan baik dan tidak bisa kita lakukan sendirian, kuncinya adalah kolaborasi,” ungkap Dian.
Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa Telkom memiliki tiga tugas utama, yaitu membangun infrastruktur digital, platform digital, dan layanan digital. Ia menekankan, tanpa infrastruktur digital, digitalisasi tidak mungkin terlaksana. Oleh karena itu, pembangunan platform dan layanan digital menjadi penunjang penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
Di akhir sambutannya, Dian mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas kolaborasi yang terjalin selama ini. “Semoga ini bisa menjadi forum kolaborasi antara Telkom dengan para pemangku kepentingan, sehingga ke depannya kita bisa bersama-sama menjalankan digitalisasi yang menjadi salah satu visi pemerintahan saat ini. Digitalisasi ini bukan merupakan pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan,” tutup Dian.
Telkom menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian terkait sebagai pembicara utama dalam acara ini. Di antaranya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Akmal Malik, M.Si. yang membahas mengenai ‘Penguatan Otonomi Daerah melalui Digitalisasi Pelayanan Publik dan SPBE’, kemudian Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB Cahyono Tri Birowo, ST.,MTI. dengan mengangkat topik ‘Transformasi Digital Pemerintahan dan Integrasi SPBE sebagai Fondasi Pembangunan Pemerintahan Digital yang Efisien dan Transparan’.
Selain itu pembicara lain adalah Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi Aris Kurniawan, S.Sos., M.Comn. yang memberikan paparan terkait ‘Teknologi Digital Pemerintah’, serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II
Kemendagri Ir. Suprayitno, MA. yang membawakan topik ‘Optimalisasi Pembangunan Daerah Berbasis Data Digital dan Inovasi Teknologi’.
Sebagai penutup rangkaian acara, diselenggarakan sesi Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan mitra strategis dari kalangan pemerintah daerah, industri, dan praktisi teknologi. Sesi ini menjadi ruang diskusi guna merumuskan langkah-langkah implementatif dalam percepatan transformasi digital, serta menyatukan visi antara penyedia solusi dan pelaksana kebijakan di daerah.
EVP Telkom Regional IV Kalimantan Rachmad Dwi Hartanto menyampaikan bahwa transformasi digital pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi lintas sektor dan pendampingan darimitra yang memiliki kompetensi digital, sehingga program SPBE dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Menurutnya, optimalisasi anggaran pemerintah, penyusunan strategi digital yang matang, serta pemanfaatan teknologi yang relevan menjadi kunci dalam mendorong lompatan digital yang nyata di daerah. Melalui Borneo Digital Summit 2025, Telkom kembali memperkuat komitmennya sebagai penggerak digitalisasi nasional. Dengan kolaborasi yang erat antara pemangku kepentingan, Telkom optimis seluruh
inisiatif digitalisasi di sektor pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan layanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah. (H-2)
Tim yang terdiri dari dosen dan mahasiswa ini mengembangkan prototipe produk menggunakan metode SCAMPER.
Kebutuhan masyarakat terhadap akses internet kini setara dengan kebutuhan pokok, namun kenyataannya layanan tersebut masih belum dapat dinikmati secara merata.
Program Stunting Action Hub dari Telkom Indonesia meraih IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025 berkat kontribusinya dalam pencegahan stunting melalui teknologi digital
Telkomsat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Space42 PLC untuk menjajaki peluang kerja sama dalam pengembangan layanan konektivitas satelit di Indonesia.
Program Stunting Action Hub menjadi bagian dari dukungan Telkom terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pemantauan kesehatan masyarakat berbasis teknologi.
Telkom Indonesia membawa tujuh UMKM binaannya tampil di ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Rekomendasi Ombudsman RI akan diterbitkan apabila dalam tahap resolusi monitoring setiap laporan masyarakat tidak diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
BADAN Bahasa meminta pemerintahan daerah memiliki ruang strategis dalam rangka pelestarian bahasa daerah melalui program Revitalisasi Bahasa daerah (RBD).
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) merilis hasil Asesmen Baca Al-Qur’an bagi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) se-Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (17/12).
Pemkab Mimika menerima Innovative Government Award (IGA) 2025 atas inovasi strategis yang dinilai memangkas birokrasi, mempermudah investasi
PERCEPATAN transformasi digital di pemda seluruh Indonesia, terutama keamanan siber, terus dilakukan. Salah satunya kerja sama Askompsi dengan LS Ware Inc asal Korsel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved