Berita Terbaru Kepala Daerah Hari Ini

Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Faktor Independensi Pilih Pj Kepala Daerah

Guspardi Gaus menyarankan pemerintah dalam memilih penjabat (Pj) kepala daerah, selain mempertimbangkan kapabilitas dan kualitas, juga harus memperhatikan faktor independensi.

KSAD Sebut Mayjen TNI Achmad Marzuki Pensiun Dini Sebelum Jadi Pj Gubernur Aceh

Dudung mengemukakan bahwa Mayjen Achmad memilih pensiun empat hari silam.

Mantan Wali Kota Tanjung Balai Dieksekusi ke Rutan Medan

Syahrial bakal mendekam di sana selama empat tahun penjara.

KPK Ingatkan 48 Penjabat Kepala Daerah soal Titik Rawan Korupsi

Firli Bahuri mengingatkan kepada 48 penjabat kepala daerah soal titik rawan korupsi dalam pengelolaan dan pelaksanaan program di daerah.

Ganjar Ingatkan Kepala Daerah di Jateng Utamakan Beli Produk Lokal

"Yang penting beli produk lokal dulu. Saya setuju banget dengan peringatan presiden. Elek yo ben. Nek elek yo balikne njaluk ijol. Tentu lama-lama ini akan membawa perubahan,"

Sosok Pj Gubernur Aceh Harus Paham Kondisi Daerah Saat Ini

Gubernur Aceh periode 2012 -2017, dr Zaini Abdullah, mengatakan, untuk jadi Pj Gubernur Aceh pada Juli tahun 2022, haruslah orang yang paham akan kondisi Aceh saat ini.

Presiden Minta 48 Pj Kepala Daerah Jamin Anggaran Pemilu

Presiden tidak ingin ada masalah terutama terkait anggaran yang tidak cukup.

Presiden Jokowi Minta Pj Kepala Daerah Harus Netral

Presiden Joko Widodo menekankan kepada seluruh penjabat (Pj) kepala daerah untuk bersikap netral dalam menjalankan tugas memimpin wilayah.

Pemerintah Dinilai tidak Keliru Tunjuk Pati TNI/Polri Jadi Pj Kepala Daerah

"Yang keberatan itu bisa meminta penjelasan yang lebih rinci kepada MK seperti apa pasal yang mengatur pj itu apakah menyangkut status TNI-Polri aktif atau keberadaannya supaya tidak bias."

Kemendagri Didesak Buat Peraturan Teknis Penunjukkan Pj Kepala Daerah

Kemendagri akhirnya merespons soal adanya laporan dugaan maladministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah (Pj Kdh), oleh KontraS, ICW dan Perludem kepada Ombudsman.

KontraS Minta Ombudsman Berani Ambil Tindakan Terhadap Mendagri

KontraS meminta Ombudsman RI agar segera mengambil tindakan terhadap Menteri Dalam Negeri terkait dugaan maladministrasi penjabat (Pj) kepala daerah.

Dilaporkan ke Ombudsman, Kemendagri Siap Jelaskan Soal Pj Gubernur

Kemendagri) akhirnya merespons soal adanya laporan dugaan maladministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah (Pj Kdh), oleh KontraS, ICW dan Perludem kepada Ombudsman.

Mendagri Dilaporkan ke Ombudsman atas Dugaan Maladministrasi Pengangkatan Penjabat

Adapun laporan itu dibuat oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Kemendagri Gelar Rakornas Keuangan Daerah 2022

Rakornas digelar sebagai media penyebarluasan informasi kebijakan dan regulasi terkini pengelolaan keuangan daerah.

Pakar Hukum Tata Negara: Sah TNI/Polri Jabat Kepala Daerah

Bagi Margarito soal demokrasi, legitimasi, itu bukan konsep hukum tata negara. Itu konsep politik dan konsep sosiologi.

Putusan MK Tidak Mewajibkan Pemerintah Terbitkan PP Pengisian PJ Kepala Daerah

Hal ini dikatakan oleh Umbu Rauta, Pakar Hukum Tata Negara dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Tata Negara, UKSW Salatiga, hari ini, hari ini.

TNI/Polri Aktif duduki Jabatan Sipil Jadi Ancaman Bagi Demokrasi

Lucius mengungkapkan penunjukan itu tidak sesuai dengan semangat dan amanat reformasi. Selain itu, juga melanggar aturan.

Kemendagri Bersikukuh Tempatkan Prajurit TNI aktif jadi Penjabat Kepala Daerah

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjelaskan proses pengangkatan itu telah dilakukan mempedomani sejumlah regulasi dan prosedur yang diatur.

Selesaikan Polemik Penjabat Kepala Daerah dengan Penguatan Birokrasi Sipil

Mengintegrasikan politik kepemiluan agar dapat segera serentak melaksanakan hajat politiknya.

Koalisi Sipil Desak Penunjukan TNI/Polri Aktif Jadi Pj Kepala Daerah Dibatalkan

Aturan dalam UU TNI dan UU Polri juga jelas melarang para perwira aktif untuk menduduki jabatan-jabatan sipil.

Refleksi 80 Tahun Indonesia Merdeka: Menjaga Kedaulatan Bangsa melalui Bahasa Indonesia

The Old Soldier Never Die, Kenangan untuk Mayor Jenderal TNI (Purn) IGK Manila

Manuver Megawati: Kasih Sayang atau Kelemahan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia